Prabowo Bukan Politisi Biasa yang Mengandalkan Pencitraan

by
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman (Foto: ist/net)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindara Habiburokhman mengatakan, Prabowo bukan seperti politisi biasa yang mengandalkan pencitraan. Prabowo, lanjutnya, selalu mengedepankan gagasan-gagasan besar.

“Pak Prabowo punya gagasan-gagasan besar, agak susah kalau Pak Prabowo kita arahkan untuk melakukan komunikasi receh atau gaya pencitraan seperti yang lainnya,” kata Habiburokhman berbicara dalam Gelora Talk bertajuk ‘Menakar Peluang Capres & Format Koalisi Parpol 2024’, pada Rabu (3/5/2023) petang.

Menurut dia, apa yang dilakukan Prabowo justru sejalan dengan pemikiran Partai Gelora, bahwa dunia tidak sedang baik-baik saja dan berada dalam ancaman perang nuklir, serta peningkatan ketegangan di Laut China Selatan patut diwaspadai pasca perang Rusia-Ukraina.

“Di Pilres 2019 lalu, Pak Prabowo sudah wanti-wanti akan kemungkinan terjadinya perang, dan terbukti terjadi perang sekarang. Dan ketegangan di Laut China Selatan ini melibatkan pihak-pihak yang memiliki kekuatan yang pegang tombol senjata. Kalau ada satu pihak yang sedikit tidak sabar, semua penghuni bumi bisa di bom seperti Heroshima. Kita terancam barang yang sangat mematikan,” katanya.

Habiburokhman mengungkapkan, banyak ahli strategi di dunia sekarang yang meramalkan terjadinya perang di Laut China Selatan, yang dipicu perang antara China-Taiwan.

“Karena itu, kita sebagai negara besar tentu harus mempertimbangkan politiknya, juga dampak dari konteks keamanan. Karena itu, kita sebagai bangsa harus menunjukkan kekompakan, karena bangsa yang bisa bertahan lama, negara yang elitnya bisa menunjukkan kekompakan,” ujar dia.

Kekompakan ini, kata Habiburokhman, menjadi fokus Prabowo yang menjadikan Pemilu 2024 sebagai momentum untuk menyatukan seluruh masyarakat dalam menghadapi tantangan global ke depan.

“Sehingga ketika terjadi perbedaan pilihan tidak sampai terjadi konflik. Masyarakat tidak terbelah lagi dan menganggap sebagai bagian dari demokrasi,” pungkas Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI itu. (Asim)