BERITABUANA.CO, KUPANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai gandeng
Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) luncurkan kampanye kolaboratif bertajuk STBM-GESI yang Berketahanan Iklim.
Siaran pers Humas dan Protokol Setda Kota Kupang, Rabu (29/3/2023) menjelaskan, kegiatan yang berlangsung di Hotel Kristal Kupang ini merupakan bagian dari Water for Woman (WfW), program Plan Indonesia yang sebelumnya telah dilaksanakan di Kabupaten Manggarai sejak 2018.
Penjabat Wali Kota Kupang, George M. Hadjoh mengakui, untuk mendorong pembangunan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) terkait Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI) STBM-GESI yang berketahanan iklim di Kota Kupang, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri. Butuh dukungan dari semua pihak, seperti tokoh agama, pemuda, perguruan tinggi, termasuk external agency seperti Yayasan Plan Internasional Indonesia.
“Pemkot Kupang berkomitmen mendorong pembangunan kolaborasi yang sudah sukses di Kabupaten Manggarai ini, dan siap bersama dengan semua elemen, untuk mengedukasi masyarakat melakukan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga untuk memitigasi dampak krisis iklim,” ujar George Hadjoh.
Samuel Apsalon Niap, Manajer Area Program Plan Indonesia, menjelaskan setelah mengantarkan Kabupaten Manggarai mencapai 100 Persen bebas BAB sembarangan, kini WfW masuk ke Kota Kupang dengan target pembentukan STBM-GESI yang berketahanan iklim. Implementasi program ini akan dimulai dengan mendorong akselerasi pencapaian pilar 2 STBM di Kota Kupang, yaitu 100% fasilitas Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS).
Perwakilan Ketua Pokja AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Taurussanty Padang, selaku Plh. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Provinsi NTT, menyampaikan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi, yaitu sistem dan proporsi penganggaran Pemerintah. Menurutnya, proporsi penganggaran terkait dengan AMPL masih harus dikaji secara adil dan merata.
“Selain dukungan kebijakan dan anggaran, serangkaian strategi implementasi perlu diperhatikan guna menata arah kebijakan yang mampu menjembatani semua kepentingan, termasuk memperhatikan aspek-aspek GESI3 , seperti terjaminnya keselamatan, kemudahan, kegunaan dan kemandirian bagi perempuan, anak, dan orang dengan disabilitas,” pungkasnya. (*/iir)
