BERITABUANA.CO, JAKARTA – Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengapresiasi program politik cerdas berintegritas terpadu, yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, program politik cerdas berintegritas terpadu atau PCB merupakan bagian dari Sekolah Anti Korupsi yang dibentuk KPK saat ini.
“Saya bicara ke Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, untuk membuat sekolah yang lebih serius,” kata Fahri dalam diskusi yang diselenggarakan Jakarta Journalist Center bertajuk ‘Sejarah Hitam KPK: Kriminalisasi, Pembiaran, dan Penjegalan’ di Jakarta, Rabu kemarin (15/3/2023).
Dalam diskusi tersebut juga hadir Direktur Eksekutif LSAK Ahmad A. Hariri dan Direktur KPK Watch Indonesia Yusuf Sahide. Diskusi daring itu juga dihadiri oleh ratusan mahasiswa dari 11 Provinsi, mulai dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Kalimantan, Aceh, Maluku, Nusa Tenggara Barat dan lain sebagainya.
Lebih lanjut, Fahri mengapresiasi Ketua KPK Firli Bahuri yang saat ini berani bertindak rasional, tidak seperti KPK sebelumnya, yang justru kerap berfiksi tentang korupsi.
“KPK dulu oleh teman-teman kita dijadikan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), untuk menjadi jagoan dalam melawan pemerintah dan lawan politiknya,” sebutnya.
Bahkan, lanjut Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia ini, dulu KPK seperti lembaga superbody yang tidak dapat tersentuh apapun. Dia pun memuji Firli Bahuri yang dalam kepemimpinannya berani bertindak rasional, tidak seperti era Abraham Samad.
“Sebabnya kritik ke KPK yang selama ini tidak berani dilakukan masyarakat bersumber dari KPK lama, yang kerap berfiksi tentang korupsi. KPK sekarang lumayan lebih baik,” ucap mantan politikus PKS ini.
Kepada ratusan peserta yang berasal dari 11 Provinsi di seluruh Indonesia, Fahri mengulas bahwa Firli Bahuri kerap diserang oleh para petinggi KPK sebelumnya.
“Firli enggak niat balas dendam walau diserang luar biasa, tapi dia tak ingin merusak institusinya. Saya usul agar KPK jangan jadi institusi balas dendam,” ujarnya.
Fahri bahkan terang-terangan memuji sikap Firli yang tidak ingin terlihat menonjol sebagai ‘pahlawan pemberantasan korupsi’. Firli justru lebih menonjolkan kerja koordinasi, sehingga dapat membangun sistem yang baik secara bersama.
“Nggak ada jagoan dalam lembaga negara ini, nggak ada lembaga negara privat karena semua bersifat publik. Lembaga penegakan hukum nggak bisa jadi jagoan, semua harus berkoordinasi sehingga dapat membangun sistem yang baik secara bersama,” pungkas politisi dari Nusa Tenggara Barat (NTB) ini. (Ery)
