BERITABUANA.CO, KUPANG – Warga Kelurahan Manutapen minta Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang segera memperbaiki jalan di wilayah mereka, yang rusak akibat pekerjaan pemasangan pipa SPAM Kali Dendeng.
Siaran pers Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Kupang, Senin (5/11/2022) menjelaskan, permintaan tersebut disampaikan Ketua LPM Kelurahan Manutapen, Semuel Hauteas, saat Penjabat Wali Kota Kupang berkantor di Kelurahan Manutapen.
Menanggapi permintaan tersebut, George Hadjoh langsung minta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang, untuk segera membangun koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti kontraktor SPAM Kali Dendeng dan Balai Jalan, untuk melihat persoalan ini secara serius.
“Memang hingga saat ini, infrastruktur publik seperti jalan dan drainase di sejumlah kelurahan belum memadai. Ada yang rusak karena adanya penggalian untuk pemasangan pipa, sebagian butuh peningkatan kapasitas jalan dan sebagian lagi perlu dibangun baru,” kata George Hadjoh.
Lebih lanjut dikatakan, saat ini Kota Kupang juga masih memiliki persoalan, tentang tingkat kesadaran masyarakat yang masih tergolong rendah, dengan buang sampah sembarang.
“Perilaku ini menjadi fenomena, yang perlu mendapat solusi, agar kota kita jauh lebih baik dari waktu ke waktu,” tandasnya.
Pada kesempatan ini, George Hadjoh menyampaikan beberapa hal terkait dengan program Pemerintah Kota ke depan, antara lain penanaman sorgum, kelor, budidaya perikanan air tawar, ternak ayam pedaging dan ayam petelur di tanah milik Pemkot dan masyarakat yang telah dimulai beberapa waktu lalu.
“Saya mengajak masyarakat untuk memanfaatkan setiap lahan pekarangan rumahnya, dengan mengembangkan pertanian hortikultura (cabai, tomat dan sayur-mayur) sebagai sebuah gerakan bersama,” ajak George Hadjoh.
Menurutnya ini penting dilakukan agar mampu menekan laju inflasi sekaligus siap menghadapi isu resesi ekonomi tahun depan.
Kepada para pimpinan perangkat daerah, Penjabat Wali Kota menegaskan agar setiap usulan masyarakat yang disampaikan segera disikapi dengan melihat urgensi persoalannya.
“Jika bisa ditangani segera maka langsung diselesaikan tidak perlu ditunda-tunda. Sedangkan untuk usulan yang membutuhkan biaya besar dicatat oleh masing-masing dinas kemudian diusulkan pada pembahasan anggaran berikut,” tegasnya.
Sementara itu Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang, Maxi Dethan menjelaskan bahwa telah ada pertemuan koordinasi antara PUPR Kota Kupang, Balai Jalan serta Pemerintah Provinsi NTT.
“Kami telah menyepakati untuk membagi kewenangan, apa yang menjadi kewenangan Provinsi akan diselesaikan oleh Provinsi, begitu juga Pemkot dan Balai Jalan, akan menyelesaikan persoalannya masing-masing sesuai kewenangannya,” kata Maxi Dethan.
Sedangkan yang menjadi kewenangan kota, tambah Maxi Dethan, pihaknya akan segera dilakukan survei oleh PUPR Kota Kupang bersama pemerintah kelurahan. (*/iir)
