BERITABUANA.CO, JAKARTA – Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, baik pemilihan legislatif, kepala daerah hingga pemilihan presiden baru akan dimulai pada pertengahan tahun ini. Namun sudah ada sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang diduga mulai aktif berkampanye dan berniat ikut konstestasi, termasuk dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Menyikapi ulah para menteri tersebut, Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah melalui keterangan tertulisnya, Rabu (11/5/2022) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberhentikan sejumlah menteri yang mulai aktif berkampanye dan mulai menunjukkan gelagat politik untuk maju dalam Pemilu 2024.
Fahri juga mengingatkan agar semua menteri yang nampak berkampanye ataupun tidak nampak berkampanye, tapi ada niat untuk ikut kontestasi eksekutif atau legislatif 2024, sebaiknya mundur dan fokus kerjanya selamatkan Indonesia dari krisis yang ada di depan mata.
“Secara umum, semua menteri yang punya konflik kepentingan baik pribadi maupun jabatan sebaiknya mengundurkan diri. Kabinet ini babak belur padahal masih 2,5 tahun. Saat Krisis menghadang tapi menteri pada cari ‘cuan’ dan popularitas. Akhirnya presiden menanggung beban sendiri!” cetusnya.
Bahkan, mantan Wakil Ketua DPR RI ini mengingatkan kembali komitemen Presiden Jokowi yang menentang adanya sistem rangkap jabatan dalam semua lini pemerintahan. Tapi susah kalau di kabinet justru yang berkembang adalah budaya tidak tahu diri.
“Pedagang menengah, tiba-tiba memegang jabatan politik penting (memakai istilah penjelasan UUD, “Bukan pejabat tinggi biasa”) harusnya tahu diri berterima kasih dan fokus kerja bantu presiden. Dan kalau mereka menganggap diri profesional, ya profesional aja, curahkan ilmu sedalam-dalamnya untuk membereskan kerja-kerja besar yang ditugaskan oleh Presiden. Habis itu kembali aja ke dunia profesional. Tapi sayangnya pada ‘Aji Mumpung’, melihat popularitas sebagai segala-galanya. Pengen berkuasa!” sentil Fahri.
Akhirnya, lanjut Fahri, kepercayaan yang begitu besar dari Presiden dan kekuasaan yang begitu luas justru dipakai untuk membangun popularitas dan tentunya menambah pundi-pundi dengan alasan biaya politik. Bahkan, tanpa canggung-canggung mereka bangga dengan semuanya padahal kerja tidak becus!
“Saya tahu betul bahwa di negara kita aturan rangkap jabatan belum terlalu ketat diatur, tapi mereka yang merasa dirinya sekolah di Barat, harusnya tahu diri bahwa konflik kepentingan sebaiknya mereka hindari. Pengabdian harus fokus tidak bisa di campur-campur dengan agenda pribadi,” tandas dia lagi.
Mungkin saja, kata Fahri, mereka para pedagang ini yang juga menjadi pejabat, sukses meyakinkan presiden bahwa mereka lebih efektif kalau jadi pejabat dibandingkan birokrat atau politisi.
“Boleh saja, dan boleh jadi presiden percaya. Tapi catat omongan saya. ini awal bencana bagi kalian semua. Apalagi oleh sebagian pengamat mereka ini diberi gelar ‘PENGPENG’ yaitu penguasa pengusaha atau secara bercanda kita sebut aja mereka itu ‘PENGUASAHA’. Mereka-mereka itu nggak paham makna luhur jadi abdi negara, dicampur-campur sehingga kerja nggak fokus. Parahnya sampai pada tahap bikin kebijakan yang untungkan pribadi,” sindirnya.
Oleh karena itu, Fahri Hamzah berharap semoga Presiden Jokowi sadar bahwa kabinet harus dipulihkan keadaannya, mengingat waktu 2,5 tahun masih panjang untuk fokus mengerjakan banyak hal bagi kepentingan umum yang masih banyak terbengkalai.
“Mumpung masih punya waktu lebih dari dua setengah tahun sebaiknya Presiden Jokowi merombak kabinetnya dan melepas para menteri yang ditengarai memiliki ambisi politik, sehingga kegiatan rangkap jabatan bisa dihilangkan. Apa lagi krisis Global mengancam keadaan kita sekarang! Semoga presiden menyadari!” ucap politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.
Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menduga ada empat menteri yang memanfaatkan posisinya untuk kampanye Pilpres 2024. Mereka antara lain Menteri BUMN, Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Menurut Ujang, para menteri melakukan kampanye karena selama ini tidak ada larangan tertulis soal aturan tersebut. Apalagi, Jokowi juga tidak pernah melarang menterinya melakukan kampanye. “Karena sudah ada ‘lampu hijau’ dari Jokowi. Jadi mereka gaspol keliling-keliling untuk pencapresan,” kata Ujang. (Kds)
