BERITABUANA.CO, JAKARTA – Menteri di Kabinet Indonesia Maju yang diduga tengah mengejar popularitas dengan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang, kena ‘sentil’ Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodawardhani.
Jaleswari Pramodawardhani lewat keterangan tertulisnya, Selasa (10/5/2022), mengingatkan agar para menteri fokus bekerja untuk membantu agenda Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan malah fokus bekerja untuk kepentingan yang sifatnya pribadi.
Diingatkan Jaleswari, kinerja menteri diatur dalam Undang-Undang 39/2008 tentang Kementerian Negara yang pengangkatan dan pemberhentiannya merupakan hak prerogatif presiden. Sehingga, menteri memiliki tanggung langsung kepada presiden dan harus patuh, tegak lurus, serta disiplin dalam menjalankan agenda-agenda presiden.
“Jadi sudah sepatutnya posisi menteri dipergunakan semaksimal mungkin untuk membantu jalannya agenda presiden demi kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan yang sifatnya pragmatis dan personal bahkan mengarah ke konflik kepentingan,” tegasnya.
Selain diatur dalam Undang-Undang, Jaleswari mengatakan kinerja menteri juga diatur dalam kode etik. Menurut dia ada koridor yang harus dipatuhi menteri dalam menjalankan kewenangannya, termasuk larangan menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan manakala terdapat potensi konflik kepentingan.
“Di mana spektrum latar belakangnya pun cukup luas, termasuk terkait kepentingan pribadi. Jasdi, fokus saja bekerja untuk membantu agenda presiden,” imbuhnya.
Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menduga ada empat menteri yang memanfaatkan posisinya untuk kampanye Pilpres 2024. Mereka antara lain Menteri BUMN, Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Menurut Ujang, para menteri melakukan kampanye karena selama ini tidak ada larangan tertulis soal aturan tersebut. Apalagi, Jokowi juga tidak pernah melarang menterinya melakukan kampanye.
“Karena sudah ada ‘lampu hijau’ dari Jokowi. Jadi mereka gaspol keliling-keliling untuk pencapresan,” kata Ujang. (Jimmy)
