BERITABUANA. CO, YOGYAKARTA – Forum BEM Se-DIY (FBD) mendesak agar pemerintah mengulang kembali pelaksanaan Pemilu 2024. Alasannya, Forum BEM yang terdiri dari 52 kampus di DIY itu, menilai pelaksaan Pemilu yang digelar pada 14 Februari 2024 lalu diduga sudah direkayasa untuk memenangkan pasangan calon (paslon) tertentu.
Koordinator Forum BEM se-DIY, Gunawan Haramain, mengatakan Forum BEM DIY mengawal penuh pelaksanaan Pemiu 2024 demi menjaga kedaulatan dan harapan masyarakat. Namun, bagi elit oligarki dan penguasa, proses Pemilu justru dijadikan sebagai pesta demokrasi yang hanya bertujuan untuk mewujudkan kepentingan segelintir kelompok, bukan untuk kesejahteraan rakyat.
Para elite politik, lanjutnya, menggunakan segala cara, termasuk politik uang, intimidasi, dan propaganda, untuk mengamankan posisi mereka dan menghancurkan esensi demokrasi sejati. Padahal, pesta demokrasi dalam Pemilu 2024 yang seharusnya menjadi perayaan kebebasan dan kedaulatan serta kemenangan bagi masyarakat malah menjadi ajang memamerkan kecurangan yang memalukan.
“Kami melakukan tinjau fakta di lapangan dan analisis basis data secara mendalam, betapa banyak permasalahan dan pelanggaran yang terjadi pada Pemilu 2024 ini,” kata Gunawan saat Konferensi Pers Forum BEM se-DIY ‘Membongkar Rekayasa Pilpres 2024’ di Modalan, Banguntapan, Bantul, DIY, Rabu (21/2/2014).
Dia menyontohkan sejumlah kejanggalan yang ditemukan oleh Tim IT Forum BEM Jogja pada aplikasi Sirekap dan pemilu2024.kpu.go.id. Hal itu juga sudah dikonfirmasi oleh pihak KPU di mana pada tanggal 20 Februari 2024, KPU mengakui ada 1.223 TPS salah input rekapitulasi Pilpres 2024 di Sirekap.
“Padahal temuan kami pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 ada kesalahan Input data di 2.447 TPS saat melakukan rekapitulasi Pilpres 2024 di Sirekap KPU. Anomali data ini masih berpotensi bertambah karena proses scraping masih terus berjalan,” katanya.
Tim IT Forum BEM Jogja, sambung Gunawan, juga menemukan kejanggalan di mana berdasarkan data scraping di Sirekap KPU, data Pilpres yang diinput tidak bisa direvisi atau sekali input langsung dianggap final.
“Tapi untuk input data DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD bisa direvisi. Kenapa ini berbeda?,” ucapnya.
Gunawan menambahkan, Pihaknya juga menemukan kejanggalan data digital ini bukan disebabkan kesalahan yang dilakukan oleh manusia (human error ) atau kesalahan sistem, tetapi bersifat algoritmik. Dengan demikian, patut diduga sistem KPU sudah direkayasa sejak awal untuk memenangkan calon tertentu.
“Patut diduga, sistem ini sengaja dibuka back door-nya atau disiapkan pintu belakang untuk dibobol oleh pihak tertentu untuk mengubah hasil pemilu/pilpres. Jika benar demikian, maka timbul pertanyaan besar untuk KPU. Siapa yang merancang dan mengendalikan semua ini?,” tutupnya.
Server di Luar Negeri
Ketua II Forum BEM Ahmad Makarim Pramudita menambahkan pihaknya juga menemukan server Sirekap berada di Luar Negeri. Senada disampaikan, Ketua Komunitas Ciberity, Arif Kurniawan, dari hasil tracking telah ditemukan kejanggalan dimana situs pemilu2024.kpu.go.id dan sirekap-web.kpu.go.id menggunakan layanan cloud yang lokasi servernya berada di RRC, Perancis, dan Singapura.
Layanan cloud milik layanan penyedia internet (ISP) raksasa Alibaba. Penyimpanan data di luar negeri ini jelas-jelas melanggar Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Pasal 20 ayat 2 yang menyatakan:
“Penyelenggara sistem elektronik lingkup publik wajib melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan sistem elektronik dan data elektronik di wilayah Indonesia”.
“Jika KPU menyatakan server berada di dalam negeri, seharusnya bisa menunjukkan lokasinya dimana dan menyebutkan IP nya. Jika tidak, maka patut diduga peletakan server di luar negeri merupakan bagian dari desain rekayasa yang disengaja sejak awal,” katanya.
Artinya, lanjut Makarim, sejak awal pelaksanaan Pemilu telah ada persekongkolan jahat untuk mengatur hasil Pilpres dan Pileg. Temuan lain, aksi money politik terjadi massif di berbagai daerah. Begitu juga dengan keberpihakan pejabat dan aparat untuk menekan masyarakat termasuk penggunaan fasilitas negara selama kampaye berlangsung.
Dari berbagai pelanggaran dan dugaan kecurangan yang ditemukan Forum BEM se DIY tersebut, kata Gunawan, pihaknya mengerucut pada tiga tuntutan kepada pemerintah.
“Pilpres dan pileg diduga kuat telah direkayasa sejak awal untuk memenangkan capres dan calon legislatif tertentu. Maka demi tegaknya demokrasi, hasil Pilpres dan Pileg 2024 harus dibatalkan,” katanya.
Selain menuntut pembatalan hasil Pilpres 2024 dan Pileg 2024, lanjutnya, Forum BEM se-DIY menunut agar dilakukan pemecatan dan penggantian seluruh komisioner KPU karena terbukti gagal melaksanakan Pemilu secara jujur dan adil.
“Kami juga menuntut pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024 ulang di seluruh wilayah Indonesia. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, mak kami siap menggelar aksi-aksi jalanan,” tegasnya. (Rls/Yan)
