BERITABUANA.CO, JAKARTA – Rapat gabungan DPR RI lintas komisi, yakni Komisi IV, Komisi VI, dan Komisi VII DPR RI dengan pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi batal untuk kedua kalinya. Padahal, rapat gabungan dimaksud untuk membahas persoalan harga pangan hingga harga gas untuk produksi pupuk. Hal ini membuat DPR RI meradang dan akan melakukan pemanggilan ketiga sebelum pemanggilan paksa.
Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gonel kepada media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/3/2022) mengatakan DPR RI akan menyurati Mendag Lutdi untuk meminta penjelasan mengenai permasalahan minyak goreng saat ini.
“Jika tidak juga hadir, maka akan dipanggil sesuai aturan yang ada di DPR RI. Tapi kita bahas dulu, baru kita panggil yang ketiga kali. Kalau tiga kali enggak bisa (hadir) harus dipanggil sesuai dengan aturan yang ada di DPR,” ujarnya.
Padahal menurut Gobel, kehadiran Mendag menjadi penting untuk menentukan langkah yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan minyak goreng saat ini. Makanya setelah dua kali menterinya tidak datang, dan tidak bisa memberikan (penjelasan), artinya yang bersangkutan tidak ada perhatian kepada Parlemen.
“Jadi, tidak hadir menurut kawan-kawan ini kurang ada perhatian kepada parlemen. Ini kan lembaga tinggi negara,” ucapnya.
Menurut Gobel, harus dicari tahu akar permasalahan kelangkaan dan mahalnya minyak goreng di pasaran saat ini. Ia mengatakan bisa saja permasalahan minyak goreng berada pada level distribusi.
“Bisa saja distribusi, bisa juga permainan di lapangan. Kita mesti tahu betul apa persoalannya. Kalau menurut saya (dari) peraturan yang ada, apa saja yang membuat lubang-lubang,” tuturnya.
Karena itu, menurut Gobel, tidak menutup kemungkinan DPR juga akan memanggil pelaku industri minyak goreng untuk meminta penjelasan agar akar permasalahan dapat diketahui.
“Bisa jadi kita akan panggil semuanya. Siapa pelaku-pelaku pemain minyak goreng ini sendiri,” demikian Rachmat Gobel. (Jimmy)
