BERITABUANA.CO, JAKARTA –Polemik harga minyak goreng masih belum usai, namun kini masyarakat harus berhadapan dengan harga kedelai yang ikut melonjak.
Dari yang semula hanya sekitar Rp8.000 per kilogram, kini sudah menyentuh Rp12.000. Kondisi ini akhirnya juga berdampak pada kenaikan harga tahu dan tempe.
Bahkan, perajin tahu dan tempe di beberapa wilayah Indonesia melakukan aksi mogok produksi mulai Senin hingga Rabu (23/2/22). Hal tersebut terjadi karena sulitnya mendapatkan keuntungan di tengah tingginya harga kedelai dunia.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan bahwa Pemerintah perlu segera menjawab kegundahan ini dan memberikan solusi. Kebijakan yang tepat dan cepat sangat dibutuhkan untuk menstabilkan harga kedelai di pasaran.
“Setelah harga minyak goreng tak terkendali, saat ini pun harga kedelai melambung tinggi. Tahu dan tempe makanan rakyat. Tolong Pemerintah jawab keresahannya. Berikan solusi,”kata Edhie Baskoro dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (23/2/2022).
Pria yang kerap disapa Ibas ini juga mempertanyakan mengapa kondisi kenaikan harga bahan pokok untuk rakyat terus merangkak naik, sampai terjadi aksi mogok para produsen. “Produsen tahu tempe mogok produksi, kenapa aksi ini terus meletup? #Monitor Suara Rakyat,” tambahnya.
Selain itu, beberapa produsen tahu dan tempe bahkan meminta adanya subsidi dari Pemerintah sebagai solusi jangka pendek. Sedangkan jangka panjangnya mereka meminta Pemerintah membenahi kebijakan pasar kedelai, terutama agar memiliki pasokan cadangan yang cukup. Sebagai wakil rakyat yang menginginkan terwujudnya kesejahteraan, Ibas sangat mendukung desakan para perajin tahu dan tempe tersebut.
Ibas menambahkan, masalah tahu dan tempe karena harga kedelai yang naik ini bukan kali pertama muncul di Indonesia, jadi seharusnya pemerintah sudah bisa belajar dari pengalaman dan mencari solusi yang tepat.
Anggota Komisi VI DPR RI ini memberikan catatan-catatan serta solusi agar permasalahan ini bisa segera selesai. Menurut legislator asal dapil Jatim VII ini, Pemerintah harus membuat satu kebijakan yang terpadu dari hulu ke hilir terkait dengan pola produksi, importasi, distribusi dan penjualan komoditi pangan kedelai. Kementerian Perdagangan perlu memutuskan kebijakan yang selaras dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Koperasi dan UKM dalam hal penentuan harga kedelai, jumlah pasokan, besaran impor yang dibutuhkan serta kemampuan produksi dalam Negeri. Secara umum, dapat dikatakan Indonesia menghadapi masalah manajemen supplay and demand dalam kebutuhan pokok nasional.
“Pastikan mengapa terdapat kecendrungan harga kedelai impor bisa lebih murah dibanding kedelai lokal yang kualitasnya lebih baik. Kaji mengapa angka impor kedelai sangat tinggi hingga 90% kebutuhan nasional harus dipasok dari luar,” tambah Ibas.
“Pemerintah seyogyanya memperhatikan upaya-upaya untuk mencapai kemandirian pangan dengan mendorong produktivitas petani lokal dengan serangkaian regulasi yang pro-petani namun tetap tidak merugikan produsen/pengrajin tahu tempe juga konsumen,”pungkasnya. (Jal)
