BERITABUANA.CO, DEPOK – Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPRD Kota Depok, telah menyampaikan laporan hasil reses masa sidang I tahun 2022 Jumat lalu. Dalam rapat paripurna itu, dibeberkan kurangnya kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Pasalnya, saat 4 ( empat ) anggota Fraksi PAN melaksanakan kegiatan selama 3 ( tiga ) hari, dari tanggal 27 sampai dengan 31 Januari 2022 lalu secara tatap muka terbatas, didapati pelayanan dan pembangunan yang diberikan Pemkot ke masyarakat, dikeluhkan masih kurang menyentuh masyarakat.
“Secara garis besar, tanggapan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat dalam kegiatan reses yang kami lakukan, terangkum menjadi 5 bidang yang dirasakan kurang oleh masyarakat,” ujar anggota F-PAN Lahmudin dalam keterangan tertulis laporan reses tersebut, yang diterima beritabuana.co, Senin (14/2/2022).
Pada bidang pemerintahan, PAN meminta Pemkot berikan tambahan peningkatan anggaran dana Pokja Kelurahan, yang selama ini masih sangat minim.
“Mengingat Musyawarah Rencana Pembangunan sangat penting, kami mengusulkan agar di laksanakan pada hari libur, sehingga mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang
partisipatif dan komprehensip,” imbuhnya.
Untuk bidang infrastruktur, dia mengungkapkan, pembangunan jalan lingkungan maupun penataan drainase serta perbaikan gorong gorong, diharapkan ada pemerataan.
“PAN mengusulkan, ada skala prioritas penambahan Penerangan Jalan Umum, untuk mengurangi angka kecelakaan baik dijalan
lingkungan dan jalan raya,” ucapnya.
Agar mengurangi Banjir di perumahan
Graha Yasa Asri Serua, lanjutnya, Pemkot diminta buatkan inlet saluran menuju kali serua.
F-PAN juga menilai, bidang Kesehatan, masih banyaknya Kantor Posyandu masih menumpang di Rumah atau di kantor RW, maka PAN minta diberikan kemudahan pembangunan kantor Posyandu dan diberikan peningkatan insentif bagi kader Posyandu.
“Saat reses, dalam bidang ekonomi, banyak juga usulan agar anggota Dewan mempermudah dan fasilitasi warga dapatkan dana bantuan UMKM, yang masih sangat minim. UMKM merupakan senjata untuk penguatan dan penyangga ekonomi keluarga, sehingga sangat dibutuhkan peran anggota DPRD dalam penguatan ekonomi keluarga di Kota Depok,” tuturnya.
Sedangkan di bidang sosial, tukasnya, untuk meningkatkan kinerja petugas Kerohanian, Marbot Masjid dan Guru ngaji Majlis Ta’lim, mereka diusulkan mendapatkan BPJS Kesehatan atau Ketenagakerjaan secara
gratis, yang di biayai dengan dana CSR di kota Depok.
“Semoga 5 bidang yang menjadi catatan, usulan dan pengaduan dari masyarakat, Pemkot tindaklanjuti serta dibahas secara
konprehensif, demi kepentingan masyarakat kota Depok,” pungkasnya. (Rki)
