BERITABUANA.CO, AKARTA – Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah meminta pemerintah membuka peluang kepada daerah untuk mengajukan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
“Pemerintah pusat jangan lagi menyumbat aspirasi dari daerah. Kasih kelelusaan daerah agar bisa mengajukan pasangan capres-cawapresnya sendiri-sendiri,” kata Fahri Hamzah dalam acara Ngopi Bareng Fahri dengan Bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Cirebon di Cirebon, Jawa Barat, Senin (29/11/2021) petang.
Karena itu, menurut Fahri, aturan Presidential Therhold 20 persen dihapuskan, sebab menghambat putra-putra daerah untuk maju menjadi presiden.
“Maka dari itu agar Presidential threshold dihapus atau ditiadakan saja, Supaya dari Aceh, Papua, Cirebon dan daerah lainnya punya capres maupun cawapres yang siap maju di Pemilu. Sekali lagi, aspirasi dari daerah jangan disumbat,” terangnya.
Mantan Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan, sudah saatnya rakyat memilih pemimpin yang memiliki kemampuan mengelola negara baik di eksekutif maupun yudikatif.
“Pemilu nanti pilih pemimpin yang punya kemampuan mengelola negara yang luar biasa ini. Jangan pilih wakil rakyat yang gak bisa ngomong, tapi hanya nerima gaji doang,” tegasnya.
Menurut Fahri, seorang pemimpin di eksekutif maupun legislatif harus memiliki kemampuan dalam mengelola negara, jangan asal pilih seperti yang sudah-sudah. Sebab, potensi dan kekayaan sumber daya alam negeri ini luar biasa, sehingga harus dikelola oleh pemimpin yang memahami tentang Indonesia agar tidak ada penyimpangan lagi.
Fahri meminta mahasiswa lantang menyuarakan memilih pemimpin yang baik pada Pemilu 2024 mendatang. Ajakan memilih pemimpin yang baik itu, menurutnya, adalah bentuk ‘kudeta konstitutional’ yang diijinkan negara.
“Jadi aktivis mahasiswa itu, kalau berdemo jangan terlalu santun. Hanya bisa berkoar acung-acung spanduk saja. Tapi, sampaikan dengan gagah dan berani ajak masyarakat, mari kita pilih pemimpin yang baik,” pungkas politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini. (Jal)
