BERITABUANA.CO, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai tengah mendorong perubahan mendasar dalam pengelolaan negara, mulai dari mengatasi kebocoran sumber daya hingga mengurangi ketimpangan sosial. Pandangan itu disampaikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah dan Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon dalam sebuah siniar atau podcast Institute for Policy Studies (IPS) bertajuk “EKSKLUSIF! Prof. Fadli Zon & Fahri Hamzah Bahas Gebrakan Transformasi Presiden Prabowo”, dikutip Sabtu (29/8/2026).
Fahri Hamzah mengatakan, arah transformasi pemerintahan Prabowo telah dibangun melalui gagasan yang dituangkan dalam buku Paradoks Indonesia dan Strategi Transformasi.
Menurut Fahri, terdapat dua agenda besar yang menjadi perhatian, yakni menghentikan kebocoran sumber daya alam dan korupsi serta mengatasi ketimpangan sosial.
“Salah satu upaya yang disebutnya berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG),” sebut Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia itu.
Sementara itu, Fadli Zon menilai Prabowo memiliki konsistensi dalam menjalankan gagasan yang telah diperjuangkannya selama puluhan tahun. Menurut Fadli, kebijakan pemerintah saat ini merupakan bagian dari upaya mentransformasikan Indonesia melalui jalur konstitusional.
“Presiden Prabowo itu konsisten dengan pikiran-pikirannya, seperti memberi makan masyarakat yang kurang, terkait gizinya,” kata dia.
Fadli menambahkan, berbagai program strategis tersebut mencerminkan komitmen Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melakukan transformasi nasional.
“Kebijakan yang dilakukan Pak Prabowo sekarang ini adalah mengimplementasikan ide-ide yang telah diperjuangkan dari masa yang panjang,” ujar politikus Partai Gerindra yang juga mantan Wakil Ketua DPR RI tersebut.
Keduanya juga menyoroti tantangan terhadap gagasan transformatif pemerintah. Menurut mereka, penolakan terhadap perubahan kerap muncul ketika kebijakan mulai menyentuh kepentingan tertentu.
Di sisi lain, Fahri Hamzah yang juga mantan Wakil Ketua DPR RI itu, menekankan pentingnya pembangunan kelembagaan yang mandiri, termasuk Danantara, untuk mengonsolidasikan kekayaan negara. Sementara Fadli menilai transformasi ekonomi perlu diarahkan untuk memutus berbagai residu kolonialisme dalam sistem perekonomian nasional. (Ery)







