BERITABUANA.CO, JAKARTA – Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) masih intens memperdalam penyidikan kasus dugaan korupsi pembobolan pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebesar Rp4,7 triliun.
Pemeriksaan kali ini terfokus pada jaminan aset debitur LPEI. Karena, diduga aset yang dijaminkan untuk kredit ekspor tidak memadai, sehingga diduga kuat ada faktor lain untuk mengucurkannya.
“Dua orang dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) yakni JS dan TS diperiksa penyidik Kejagung untuk mengetahui nilai aset tetap (fixed asset) Debitur. Mereka diperiksa terkait penilaian Fixed Asset Debitur,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan RI, Leonard Simanjuntak, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (25/10/2021).
Menurutnya, sejumlah kredit debitur LPEI, mulai dari Grup Walet, Grup Johan Darsono, Grup Arkha dan Grup Cipta Srigati Lestari masuk kategori V alias tidak dapat ditagih. Meski demikian, tidak disebutkan berapa jumlah aset debitur yang ada, karena tersebar di sejumlah daerah.
Sebelunya, penyidik juga telah memeriksa debitur LPEI lain. Diantaranya adalah N (Direktur CV. Inti Makmur) dan SBW (Dirut PT. Kertas Basuki Rahmat) yang terkait penerimaan kredit kepada PT. Kertas Basuki Rahmat dan PT. Kemilau Harapan Prima.
Kemudian disusul memeriksa, S selaku Dirut PT. Mulia Walet Indonesia, PT. Jasa Mulia Walet, PT. Borneo Walet Indonesia, anggota Grup Walet. Termasuk, BR Komisaris PT. Jasa Mulya Indonesia) dan SSL (Pemegang Saham PT. Jasa Mulya Indonesia). Diduga, Jasa Mulya juga anak usaha Walet Grup.
Selain itu, perusahaan yang tergabung ke dalam Grup Arkha. Yakni DH ( Dirut PT. Arkha Forging Indonesia) dan Dirut PT. Arkha Jayanti Persada TJ.
Diperiksa juga DRT selaku Direktur CV. Prima Garuda dan Direktur CV. Abhayagiri Timur ST dan Rachmat Nursanto (Dirut PT. Cipta Srigati Lestari, kini PT. Anugrah Berkat Jajaabadi), Senin (13/9). Termasuk RN Direktur Human Capital PT. Cipta Srigati Lestari) dan SC selaku Dirut PT. Cipta Srigati Lestari. Oisa
