BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menduga banyak pejabat daerah Papua yang turut ‘bermain’ dalam isu Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Akan tetapi, siapa dan apa jabatannya hal itu menjadi tugas dari pihak keamanan untuk membukanya.
“Diduga banyak pejabat-pejabat daerah di Papua yang masih turut bermain di sana,” ujar Dave saat berbicara dalam Dialektika Demokrasi bertajuk “Jalan Terjal Pemberantasan KKB di Papua” di Media Center Gedung Nusantara III di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/9/2021).
Bahkan, politisi Partai Golkar itu menduga ada pejabat tingkat 1 dan 2 yang membiayai kegiatan teroris KKB Papua ini. Termasuk dengan memberikan senjata, dan memberikan uang.
“Banyak pejabat tingkat 1 da 2 yang membiayai gerakan teroris ini. Mencari pelatih-pelatih buat para personilnya untuk penyerangan-penyerangan dan pengrusakan terhadap fasilitas umum dan fasilitas sosial,” tegasnya.
Menurut Dave, ada juga indikasi-indikasi melalui sosial media (medsos) dan juga jaringan-jaringan yang ada dari KKB yang sebelumnya bernama Organisasi Papua Merdeka (OPM) ini menggunakan mahasiswa-mahasiswi Papua. Mahasiwa tersebut tersebar di luar Papua seperti Pulau Jawa, Sumatera, bahkan di luar Indonesia.
“Tujuannya yakni untuk terus menyuarakan dan membesar-besarkan permasalahan-permasalahan di Papua yang sebenarnya tidak ada,” sebut dia lagi.
Selain itu, juga menaikkan isu mengenai HAM serta isu kesenjangan ekonomi, mendramatisir situasi untuk menarik dukungan dari internasional dan juga bahan juga mencari dukungan dana dari sejumlah LSM-LSM di luar.
“Ini merupakan tugas untuk pemerintah daerah di manapun dan juga BIN serta KBRI untuk memantau pergerakan daripada mahasiswa sana agar mereka tetap fokus pada studinya. Jangan terlibat dengan seluruh gerakan-gerakan politik,” pungkas Dave Laksono
Pengamat Intelijen UI, Ridlwan Habib membenarkan dari suara-suara di Papua banyak yang menginginkan merdeka. Namun sebenarnya banyak juga silent voice atau suara-suara orang Papua asli yang tidak terdengar, tapi sebenarnya mereka adalah merasa menjadi bagian dari Indonesia.
“Mereka merasa bagian satu sama dengan Sunda, Jawa, Bugis dengan kita semua. Permasalahannya yang merasa satu bagian ini tertutupi dengan propaganda kampanye yang masif, operasi media sosial, bahkan kemungkinan besar dibantu oleh intelijen asing, dari kelompok-kelompok KKB teroris. Berarti harus ada Kominfo, ada BIN yang harus terlibat,” demikian Ridwan Habib. (Jimmy)
