BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kader PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu dalam kesempatan khusus memuji Ketua DPR perempuan pertama, Puan Maharani. Ia mengatakan, Puan Maharani sosok banyak dipandang sebagai politisi berkecimpung karena melanjutkan trah keluarga.
“Bagaimana tidak, kakeknya Proklamator Republik Indonesia (RI), Soekarno, ibunya Megawati Presiden Kelima RI, dan ayahnya Taufiq Kiemas Ketua MPR, ” kata Masinton dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/8/2021).
Namun menurutnya, bagi mereka yang melihat dan mengetahui sepak terjang Puan Maharani, menilai sosoknya pemimpin natural. Insting politiknya dibentuk dari trah, tetapi kedewasaan Puan terbentuk dari pengalamannya selama ini.
Politikus PDI Perjuangan ini menganggap Puan memiliki tipe kepemimpinan alami dan natural. Puan memang memiliki latar belakang keluarga politisi, tetapi gaya dibawanya bukan karena trah, melainkan tampil dengan sisi politik apa adanya.
“Mbak Puan ini tidak dibuat-buat, tidak pencitraan, lebih natural,” kata Masinton ketika dihubungi melalui telepon.
Masinton melanjutkan, Puan juga merupakan pemimpin yang terasah kemampuannya sejak kecil. “Mbak Puan ini juga selain putrinya Bu Mega dan almarhum Pak Taufiq Kiemas, juga pernah mengalami situasi-situasi sulit ketika Orde Baru pada saat itu merepresi dan membatasi langkah-langkah politik keluarga Bung Karno, keluarga Bu Mega,” kata Masinton.
Masinton menambahkan, Puan memiliki insting politi tajam dengan bekal pengalamannya itu. Puan bukan pemimpin tiba-tiba muncul.
“Dia lebih tenang dan lebih matang. Gaya politiknya sangat dewasa, tidak reaksional, langkah politiknya lebih matang. Ga dibikin-bikin. Kepemimpinan tampil apa adanya,” ujar Masinton.
Puan sendiri memang pernah mengatakan, ia kerap mendampingi ibunya dalam berbagai kejadian, terutama ketika PDI Perjuangan mengalami represi pada masa Orde Baru.
Pada acara Konsolidasi Partai Banteng itu beberapa waktu lalu, Puan mengaku sepak terjangnya karena gemblengan ayahnya.
Di samping itu, dia juga mengembangkan kemampuan politiknya sendiri sejak awal bergabung di dalam partai. Secara blak-blakan, Puan pernah mengatakan, tidak ada karpet merah untuknya meski ia merupakan anak Ketua Umum PDI Perjuangan.
“Mbak Puan ini dari mulai kecil sudah mengalami fase-fase, situasi politik, yang represif pada saat itu. Pada saat Orde Baru itu, ia memiliki insting dan naluri politiknya lebih matang,” kata Masinton.
Menurut Masinton, mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu juga pemimpin tenang dan tidak gegabah. ” Ia selalu tenang, bukan tipikal pemimpin yang panik. Dan karena PDI Perjuangan ‘kan concern-nya masyarakat kecil ya, ia lebih responsif dan peka, mendengar suara-suara masyarakat di bawah,” tuturnya.
Perhatian dan kepekaan Puan pada suara rakyat juga tercerminkan pada jabatannya, mulai dari anggota DPR, Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Menko PMK, hingga sekarang Ketua DPR. Secara nyata kepeduliannya pada rakyat terlihat dari kritik yang belakangan Puan lemparkan untuk pemerintah.
“Mbak Puan sebagai Ketua DPR, DPR itu ‘kan menjadi mitranya pemerintah. Nah, selain mitra, fungsi DPR juga menyuarakan, menyuarakan yang menjadi fenomena atau dinamika atau keresahan dari publik. Nah, jadi disampaikan Mbak Puan itu masih tahap dan ranahnya sebagai Ketua DPR. Sebagai Parlemen,” kata Masinton.
Masinton memandang sikap kritis itu memang diperlukan. Terlebih, kritik berangkat dari keresahan masyarakat. Misalnya saja, terkait kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat terlihat represif pada masyarakat dan tidak terlihat persuasif.
Masinton melanjutkan, apa disuarakan Puan itu bagian dari pelaksanaan tugasnya. “Sebagai Ketua DPR ya harus menyampaikan itu dong. Nah, di satu sisi mengkritisi di satu sisi memberi masukan pada pemerintah. Pemerintah ‘kan harus dibantu, nggak bisa mereka bekerja sendiri. Mana yang belum pas harus diberitahu, harus diingatkan,” ujar Masinton.
Diketahui, belakangan Puan memang aktif dalam memberi masukan pada pemerintahan Presiden Jokowi. Beberapa lontaran kritik Puan, di antaranya adalah perihal aturan makan 20 menit, pembagian bantuan sosial, hingga kebijakan terkait PPKM Level 4 lainnya.
“Itu bagian dari mendengar suara masyarakat. Kemudian, disampaikan ke pemerintah sebagai eksekutif, pelaksana,” ucap Masinton. (Efp)
