BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pengamat politik Ujang Komarudin mengkritik penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat saat ini. Pasalnya, kebijakan ini diterbitkan setelah jumlah korban jiwa akibat virus Corona(Covid-19) terus bertambah.
“Jika dari dari awal pemerintah sudah punya master plan penanganan Corona secara komprehensif, dan tegas dalam membuat aturan, tak akan terjadi lonjakan kematian seperti saat ini,” kata Ujang menjawab beritabuana.co di Jakarta, Rabu) (7/7/2021).
Seperti diberitakan, untuk menekan lonjakan kasus Covid-19, pemerintah telah memberlakukan PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali mulai 3 – 20 Juli 2021. Akhir-akhir ini angka penyebaran Covid-19 berkembang sangat cepat, termasuk varian baru yang sudah menyasar beberapa daerah. Dengan PPKM darurat ini, ada pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat.
Menurut dosen di Universitas Al Azhar Indonesia ini, kebijakan pemerintah tidak tegas menangani penyebaran virus Corona. Selain tidak tegas kata Ujang, kebijakan terdahulu juga terkesan tumpang tindih, setengah-setengah dan parsial. Contoh terakhir soal larangan mudik tahun lalu.
“Kita taat itu. Bahkan saya pun tak mudik selama 2 tahun. Namun disaat yang sama tempat wisata dibuka. Akhirnya tempat wisata membludak dengan pengunjung,” ujar Ujang.
Contoh lainnya adalah di saat India sedang mengalami puncak-puncaknya virus Covid-19. Tetapi pemerintah membuka akses WNA dari India masuk.
“Ini juga membuka masuknya varian baru Delta yang saat ini sangat ganas,” sebut dia.
Ujang menyebut kondisi Indonesia saat ini sudah masuk darurat kesehatan, darurat nyawa rakyat Indonesia. Tetapi kata dia, hal demikian adalah tanggung jawab pemerintah.
Namun ditambah Ujang, jika pemerintah sudah tidak mampu mengendalikan penyebaran virus Covid-19, maka satu-satunya jalan adalah semua rakyat Indonesia mesti menjaga diri kita masing-masing.
“Sebaiknya semua anggota masyarakat tidak terkecuali, jika ingin tetap sehat tidak terpapar virus, mari menjaga diri masing-masing,” imbuhnya. (Asim)
