BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pemerintah nampak dilematis mengatasi kasus Covid-19. Setelah hari Selasa ini penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Pulau Jawa dan Bali selesai, belum ada keputusan yang mau diambil apakah diperpanjang atau selesai. Pemerintah seperti dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit dalam menangani virus Corona.
“Dilematis sekali, karena pilihan apa pun yang mau diambil sama-sama membawa resiko. Kalau PPKM diperpanjang, perekonomian bisa kritis. Kalau tak diperpanjang, wabah Covid-19 bertambah lama dan jumlah penderita bakal naik. Tentu saja keadaan demikian menguras anggaran untuk penanganannya,” kata pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Adilsyah Lubis di Jakarta, Selasa (20/7/2021).
Dia menyatakan, tidak mudah buat pemerintah mengambil keputusan terkait penerapan PPKM Darurat setelah berlaku sejak tanggal 3 hingga tanggal 20, Selasa ini. Sebab dengan PPKM darurat dua pekan ini pengaruh nya ke perekonomian sangat besar. Roda ekonomi tersendat, karena aktivitas perkantoran, dunia usaha termasuk sektor informal dan usaha kecil menengah dibatasi dan berhenti. Rakyat kecil pun demikian, yang mengandalkan mata pencarian harian semakin terpuruk.
Sebaliknya kata Adilsyah, jika PPKM tidak diperpanjang lagi, keadaannya pun akan semakin pelik. Virus corona akan bertambah lama, berhentinya juga semakin tak jelas.
Dapat dipastikan kata Adilsyah lagi, pemerintah akan menggelontorkan anggaran lebih besar lagi untuk penanganan masyarakat yang terinveksi virus corona. Seperti anggaran untuk menyiapkan rumah sakit darurat Covid-19, pengadaan obat, kebutuhan oksigen maupun fasilitas kesehatan lain terkait penyakit virus corona.
“Anggaran akan lebih besar lagi yang harus disiapkan untuk penanganan covid jika virusnya tak bisa dikendalikan, jika mata rantainya tak bisa diputus , jika penyebaran dan penularan virusnya tak bisa ditekan,” kata Adilsyah.
Artinya tambah dia, beban anggaran yang disiapkan pemerintah terlalu berat, sementara yang sudah dikeluarkan selama ini sudah mencapai triliunan rupiah.
Karena itu, Adilsyah mengharapkan pemerintah dapat mencarikan solusi sebagai jalan tengah dalam penangan Covid-19. Apa pun solusi yang mau diputuskan itu kata Adilsyah, tak merugikan masyarakat, tetapi juga tidak merugikan pemerintah. Ini memang sesuatu yang dilematis, tetapi harus ada solusinya, yang efektif mengatasi virus corona dan implikasinya.
“Pemerintah harus mengkajinya. Kalau PPKM diperpanjang, maka bakal menimbulkan keresahan dan gejolak di masyarakat. Sementara, kalau PPKM tak diperpanjang, covid tidak akan selesai, korban tambah banyak dan mengatasinya tambah buruk lagi,” kata Adilsyah.
Dia menegaskan, tanpa dukungan rakyat, maka solusi penanganan covid yang dibuat pemerintah bakal sia -sia. Karena itu menurut Adilsyah, masyarakat harus berpartisipasi dalam penangan Covid-19.
“Bantu lah pemerintah meredam virus ini, agar cepat selesai, ikuti prokes sesuai anjuran pemerintah dan tidak anggap enteng dengan penyakit menular ini,” imbuhnya. (Asim)
