Lima Karakter Dasar Aparatur (Sipil) Negara Melalui Tes Wawasan Kebangsaan

by
Ilustrasi

TES Wawasan Kebangsaan ( TWK ) sebagaimana amanat UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dilakukan untuk memastikan bahwa calon pegawai atau mereka yang telah duduk sebagai aparatur sipil negara memenuhi kreteria tertentu yang menjadi standart yang di butuhkan atas kepentingan strategis – teknis maupun taktis.

Kepentingan strategis umumnya berkaitan dengan mental ideologis aparatur , motivasi dan orientasi yang selaras dengan misi dan visi negara yang kesemuanya wajib selaras dengan nilai juang bangsa, dasar negara dan konstitusi.

Kepentingan teknis dan taktis lebih dikaitkan dengan hal hal yang berhubungan dengan Knowledge ( Pengetahuan ) , Skill ( Keterampilan ) , Healthy ( Sehat Dan Waras ) yang disebut dengan kompetensi dasar.

Pendekatan strategis – teknis dan taktis lazim dilakukan di berbagai negara termasuk negara negara maju seperti Amerika Serikat , China , Jepang , Israel , Korea Selatan karena pada dasarnya menjadi aparatur sipil negara adalah bagian yang tidak terlepaskan dari alat juang pembangunan nasional yang meliputi aspek ideologis , politik , sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan, termasuk ekonomi dan hukum.

Pendekatan strategis – teknis dan taktis tersebut juga berlaku pada mereka yang bekerja pada militer , polisi , intelijen dan berbagai bidang yang beririsan dengan organ negara atau pelaksanaan kekuasaan politik yang ada pada sistem legislatif maupun sistem yudikatif.

Pendekatan strategis – teknis dan taktis yang dilaksanakan secara profesional , konsisten dan berkelanjutan adalah bagian dari rancang bangun pengelolaan pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah yang membutuhkan kesiapan manusianya , kesiapan anggarannya, kesiapan regulasinya maupun kesiapan material lainnya.

Aparatur Sipil Negara ( ASN ) sebagai bagian dari modalitas manusia pada birokrasi kepemerintahan menjadi faktor determinan yang menentukan kualitas pemeritahan dalam menjalankan otoritas dan fungsi kepemerintahan. Modalitas manusia yang tidak sesuai dengan standart strategis – teknis dan taktis akan berdampak pada roda pembangunan nasional .

Dalam pandangan penulis setidaknya ada 5 ( lima ) karakter mendasar yang dibutuhkan bagi aparatur sipil negara sebagai modalitas utama tersedianya sumber daya manusia yang memilki syarat strategis – teknis dan taktis sebagai pondasi awal pembangunan nasional.

1. Patriot : Aparatur Sipil Negara yang memiliki sikap patriot ditunjukan dengan pemahaman yang mendasar tentang pondasi bermasyarakat , berbangsa dan bernegara yang didasarkan kepada Pancasila , Kesetiaan kepada NKRI, Menjaga Harmoni dan Penghargaan Terhadap KeBhinekaan Dalam Satu Kesatuan dan Persatuan Sebagai Satu Nusa , Satu Bangsa Dan Selalu Berupaya Menempatkan Kepentingan Nasional diatas kepentingan individu , kelompok bahkan negara lain.

2. Tauladan : Di berbagai belahan dunia peran aparatur negara menjadi kunci kemajuan bangsa dan negara karena kekuasaan politik di jalankan hampir seluruhnya oleh mereka yang berada ruang ruang kerja aparatur negara yang memiliki otoritas mengatur (regulate ), mengawasi ( control ) , fasilitasi ( fasiltate ) dan mewakili ( representative ) sekaligus pelaksana ( executive ) termasuk menghukum ( punitive ) dan menyelesaikan konflik ( dispute resolutive ). Dengan posisi demikian maka aparatur negara wajib menjadi tauladan dari seluruh aspek nilai kebangsaan dan profesionalitas.

3. Berpengetahuan : Pondasi dasar lainnya yang diperlukan adalah luasnya pengetahuan aparatur negara , pengetahuan yang ada bisa diperoleh dari proses belajar secara formal maupun informal , secara struktural maupun sosial termasuk dari sejarah peradaban manusia dan sejarah bangsa yang berjalan mengikuti alur waktu kehidupan. Aparatur negara yang berpengetahuan akan dapat menjalankan fungsi operasional negara dari seluruh tahapannya mulai konsep ( design ) sampai dengan evaluasi, dari mulai regulasi sampai resolusi konflik.

4. Cakap : Sebagai aparatur negara diharapkan cakap ( competent ) dalam menjalankan tugas pokok yang telah diatur dalam Undang Undang Masing Masing. Aparatur negara yang tidak kompeten dalam menjalankan tugas pokok berdampak pada tidak saja kualitas proses tetapi juga produk dan implikasinya pada ruang performance ( tampilan , kinerja dan budaya )institusi dan menjadi hambatan bagi vperwujudan misi misi nasional yang di cita citakan.

5. Daya Juang : Pondasi ke lima yang mendasar adalah daya juang yang tinggi yang ditandai dengan semangat dan gairah dalam bekerja , tidak mudah menyerah dalam menjalankan misi misi institusi ( negara ) dan selalu menunjukkan sikap optimis , teguh pada pendirian yang sesuai dengan sikap kebangsaan dan profesionalitas .

Sebagai penutup tulisan ini, bahwa upaya pembenahan birokrasi , salah satu yang utama dan mendasar adalah pembenahan sumber daya manusia birokrasi.

Negara sebesar Indonesia memiliki tantangan yang tidak mudah untuk mampu mewujudkan aparatur (sipil ) negara yang tidak saja profesional dan kompeten pada bidang tugas pokoknya saja tetapi juga membutuhkan aparatur yang punya sikap patriot, tauladan , berpengetahuan , cakap dan memiliki daya juang yang kuat yang kokoh sebagai 5 prasarat pokok , terutama pada hal sikap patriotik yang harus diletakan sebagai syarat pertama dan utama.

Jika gagal membangun 5 prasarat pokok birokrasi negara , potensi birokrasi negara menjadi kuda troya kepentingan patologis dari individu , kelompok dan negara lain yang dapat memberikan ruang bagi kepentingan individu , kelompok dan negara lain yang membahayakan eksistensi NKRI.

“Sekali Indonesia, Selamanya Indonesia

Yogya , Juni 2021

*Satrio Toto Sembodo* – (Pecinta Tanah Air dan Pancasila) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *