BERITABUANA.CO, JAKARTA – Harus diakui bahwa Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo merupakan tokoh Korp Bhayangkara yang sukses mengusung “Gagasan Otentik” dalam mengelola intitusi Polri dan memberikan jaminan keamanan serta ketertiban kepada masyarakat dengan jargon Presisi-nya.
Tantan Taufiq Lubis selaku Founder/President OIC Youth Islamic Cooperation Youth Forum dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/5/2021), juga mengatakan kalau Jenderal Sigit menginginkan Polri ke depan dapat menjadi institusi yang presiktid antisipatif, mampu meneropong dinamika dan symptom perubahan sosial di masyarakat dan bangsa.
Responsibilitas Polri yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat dan bangsa. Transparansi Polri yang mengedepankan keterbukaan dan open managemen, sehingga tak anti kritik.
“Kapolri juga mampu menghadirkan aparatur Polri yang tidak hanya mampu menegakkan hukum, namun juga memastikan hadirnya kebijakan yang berkeadilan, melalui 16 program prioritas yang telah di ikhtiarkan Jenderal Sigit dalam 100 hari masa tugasnya tersebut,”
kata Tantan.
Memang diakui Tantan akan ada banyak cara pandang untuk menilai kinerja Kapolri. Namun yang pasti adalah bahwa Jenderal Sigit sangat menonjol dalam penggunaan teknologi digital dalam ikhtiarnya mewujudkan cita-cita Presisi, sehingga 100 hari kepemimpinannya cenderung meningkatkan kepuasan terhadap kinerja Kepolisian dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
“Meski ada beberapa pihak juga yang memiliki catatan penilaian berbeda. Namun kami mendukung penggunaan teknologi digital dalam penegakkan hukum sebagai upaya menghadirkan keadaban publik yang lebih etis, ketertiban dan dinamika yang terukur dan berkeadilan. Bukan menjadi instrumen represi baru bagi masyarakat,” ucapnya.
Terakhir, Tantan menyatakan bahwa Polisi modern adalah sebuah keniscayaan, namun jangan menjadi alat pressure baru. Virtual police menjadi bagian dari semangat jaman kekinian, namun keberadaannya tidak boleh mengancam iklim demokrasi dan memberangus perbedaan pendapat.
“Virtual Police tidak boleh menjadi alat untuk menyeragamkan persepsi dan ekpresi masyarakat. Polri harus lebih fokus kepada penanganan tindakan kriminal di media sosial,” pungkasnya. (Asim)
