BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pemerhati sosial politik Radjoki Fr Sinaga menilai, keputusan pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit, sudah tepat.
“Keputusan yang disampaikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly itu menjadi penyelesaian secara fair di antara elit Partai Demokrat,” kata Radjoki yang dihubungi di Jakarta, Rabu (31/3/2021).
Sebelumnya diberitakan, Menkumham Yasonna H Laoly telah mengumumkan perihal permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan kubu Moeldoko. Permohonan diajukan setelah Jhonny Allen Marbun dan kawan-kawan melakukan KLB mengatasnamakan Partai Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara.
Namun setelah mempelajari dan memverifikasi dokumen yang dikirim pihak Moeldoko, pemerintah kata Yasonna menolak permohonan tersebut. Dokumen yang diajukan tidak memenuhi persyaratan.
Radjoki yang juga Ketua Umum Ikatan Alumni GMNi ini mengapresiasi keputusan pemerintah atas kekisruhan yang melanda Partai Demokrat. Sejak awal kata dia, pihaknya prihatin adanya konflik internal yang berujung dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat.
Menurut Radjoki, dengan penolakan permohonan pengajuan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB, membuktikan bahwa pemerintah tidak memiliki agenda tersembunyi dibalik kisruh Partai Demokrat, sebagaimana yang semula diduga banyak pihak.
Selain itu kata Radjoki, figur Moeldoko selaku ketua umum sangat diragukan. Karena dia jelas bukan kader atau anggota partai tersebut.
“Ini akan menjadi mimpi buruk bagi setiap partai di republik ini. Bisa seenaknya “orang luar” merebut jabatan partai orang lain,” ucapannya. (Asim)
