BERITABUANA.CO, JAKARTA – Politisi senior PDI Perjuangan, H Fachrudin menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk mempertimbangkan memberhentikan Moeldoko sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP). Pasalnya, keputusan Moeldoko menerima tawaran Ketua umum DPP Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit, bisa meruntuhkan wibawa Jokowi sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara.
“Presiden Jokowi harus ambil sikap. Segera mengganti Moeldoko, banyak tokoh yang bisa menduduki Kepala Kantor Staf Presiden. Presiden Jokowi tak boleh diam, karena kunci persoalan Partai Demokrat saat ini ada di tangan Jokowi,” kata Fachrudin di Jakarta, Senin (8/3/2021).
Lebih jauh mantan Anggota DPR RI ini menyatakan, cara-cara sekelompok orang yang merupakan para senior dan pendiri Partai Demokrat mengambil alih kepemimpinan partai tidak simpatik. Apalagi sejauh ini, syarat untuk menggelar KLB tak terpenuhi.
“Bahkan, pemilihan calon ketua umum dalam KLB itu pun dinilai melanggar AD/ART, karena pada saat pemilihan dilakukan secara terbuka. Sehingga, KLB itu tak konstitusional,” sebut dia lagi.
Menurut Fachrudin, diakui atau tidak keabsahan hasil KLB kemarin kini tergantung penguasa. Dan apabila hasil KLB diakui, termasuk Moeldoko sebagai Ketua Umum-nya, berarti ada angin dari Presiden Jokowi.
“Kalau disetujui, berarti ada tekanan, dan kalau diakui, maka demokrasi sudah runtuh,” tegasnya seraya juga meminta Kementerian Hukum dan HAM(Kemenkumham) berlaku adil, fair dan objektif menyikapi permasalahan di tubuh Partai Demokrat.
Sikap adil Kemenkumham ini, menurut Fachrudin sangat diperlukan agar jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang mencoba intervensi, sehingga dengan demikian penyelesaian perkara KLB Partai Demokrat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini AD/ART Partai Demokrat.
“Jangan sampai ada yang mengintervensi Kemenkumham,” kata Fachrudin.
Disisi lain, dia pun mengharapkan PDI Perjuangan tidak perlu tergiur dengan tindakan Moeldoko, misalnya berfikir pada pilpres 2024 akan menguntungkan PDI Perjuangan. Sebab, tanpa Moeldoko pun, PDI Perjuangan bisa meraih sukses dalam pilpres nanti.
“Jadi, tak perlu terpengaruh, sebaiknya PDI Perjuangan berdiri sendiri dengan tokoh-tokoh yang dimiliki,” kata dia. (Asim)
