Oleh : Riyanto*)
PANDEMI Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) semakin hari masih menunjukkan keperkasaannya di tanah air bahkan di dunia, yang berarti pula selama ini belum ketemukan atau di dapatkan jurus ampuh yang dapat menghambat laju pertumbuhan Covid-19 secara nyata, yang ada berupa sinyalemen atau pendapat-pendapat yang memicu semakin keruhnya penanganan wabah yang semakin gagah ini. Semuanya merasa memiliki andil dalam usaha penanganan Covid-19, tetapi juga semua enggan menunjukkan seperti apa kinerja yang sudah dilakukan, seperti adu argument tetapi tidak menyelesaikan masalahnya.
Setiap upaya atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi sebuah ajang yang selalu dibuat masalah, yang ujung-ujungnya membuat masyarakat semakin menjadi bingung karena pelintiran-pelintiran berita dan sosial media yang memperkeruh keadaan dan terkesan mengambil kesempatan. Masyarakat menyimak apa yang disampaikan oleh pemerintah dengan berharap agar percepatan dan penanganan Covid-19 menjadi sebuah upaya untuk mengembalikan kepada kehidupan yang normal, tidak lagi dihantui oleh perasaan-perasaan yang justru memperlemah kekuatan batin.
Sudah pasti, selama pandemi Covid-19 telah berimplikasi kepada sistem keuangan melalui penurunan aktivitas ekonomi domestik dan stabilitas sistem keuangan yang perlu dimitigasi oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas sektor keuangan. Diharapkan upaya-upaya itu tidak lagi membawa korban jiwa dan kerugian material yang semakin besar, sehingga aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga, sungguhpun kebijakan pemerintah itu akan memperlambat pertumbuhan ekonomi secara nasional, penurunan penerimaan Negara dan bahkan justru meningkatkan belanja dan pembiayaan negara.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah baik untuk penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional yang berfokus kepada belanja untuk kesehatan, jaringan pengamanan sosial serta pemulihan perekonomian termasuk di dalamnya dunia usaha dan masyarakat yang berdampak, sehingga pemerintah dengan jajarannya yang terkait langsung untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah dalam rangka penyelamatan perekonomian dan stabilitas keuangan nasional terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya yang berkaitan dengan belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, pemulihan perekonomian dan juga harus memperkuat kewenangan lembaga di sektor keuangan.
Langkah pemerintah harus didukung oleh semua lembaga yang berkaitan langsung dengan penanganan Covid-19 dan pemulihan sektor ekonomi, dengan menggunakan anggaran yang ada atau cadangan jangka panjang yang bisa digunakan sementara untuk menanggulangi kondisi yang ada pada saat ini, dengan harapan semua pihak dapat memaklumi langkah-langkah tersebut, sebab jika tidak dilakukan kondisi yang ada akan berkembang terus-menerus dan bias menyebabkan hal-hal yang menghambat laju perkembangan pembangunan di segala bidang bahkan sampai kepada permasalahan integritas bangsa.
Langkah pemerintah untuk memutus laju rantai perkembangan Covid-19 telah berjalan dengan baik, dan badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah memberikan izin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization) terhadap penggunaak vaksin sinovac pada awal pekan ini, serta telah dinyatakan halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), artinya saranyanya sudah ada dan terbentuk, tentunya penggunaan vaksin sinovac harus memerlukan kehati-hatian, tidak boleh sembarangan karena akan berhubungan langsung dengan kehidupan insan manusia dan memiliki masa. Dari situlah harapan masyarakat akan kehidupan normal ditumpukan kepada masyarakat, karena memang sangat melelahkan masyarakat.
Langkah panjang untuk dapat menemukan penawar pandemi Covid-19 sudah menunjukkan tanda keberhasilan dan perlu sebuah penghargaan kemanusian bagi para petugas yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah, yang perlu juga dilakukan uji coba untuk analisa dan berbagai kemungkinan dan konsekuensi sebagai suatu akibat. Para petugas medis yang berada di jajaran paling depan, sudah melakukan vaksinasi secara bergiliran, dan bahkan Presiden dan para pejabat tinggi lainnnya juga sudah bersedia untuk divaksin sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap vaksin tersebut dan oleh karena itu masyarakat sudah waktunya menyadari dan memberikan dukungan agar penanggunakangan Covid-19 segera menyelesaikan agendanya untuk kembali kepada agenda-agenda pembangunan nasional lainnya yang masih tertinggal atau bahkan ketinggalan dengan bangsa lain.
Masyarakat tinggal menunggu giliran kapan vaknisasi sinovac akan di berikan dan sambil menunggu giliran, yang pasti peruntukannya adalah sebagai penangkal pandemic Covid-19 agar masyarakat segera bias hidup tenang dan dapat berkarya sebagaimana mestinya. Dalam waktu tunggu giliran ini masyarakat harus tetap waspada dan tidak boleh lengah dalam upaya penanggulangan diri terhadap Covid-19, dan tetap melaksanakan 3M, Menggunakan masker, Menjaga jarak dan Mencuci tangan serta yang tidak kalah penting adalah menghindari kerumunan massa yang memungkinkan terjadinya penularan Covid-19.
Harapan baru akan segera muncul diharapkan dapat mengubah pola dan perilaku masyarakat tanpa adanya paksaan. Dengan tiga juta dosis vaksin sinovac diharapkan menjadi langkah yang tepat dan baik dalam menjawab Covid-19 dan bahkan menyudahi kegaduhan dan polemik terhadap vaksin sinovac yang ada sudah dinyatakan lolos uji dan layak untuk menjawab Covid-19 yang sudah menghilangkan berbagai harapan dan keinginan yang ada.
*) Penulis adalah Dosen Stikom InterStudi Jakarta
