BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP), Ribka Tjiptaning menegaskan kalau dirinya tidak mau disuntik vaksin Covid-19. Dirinya dan anak cucunya lebih baik membayar denda karena menolak dari pada harus divaksin Covid-19.
“Saya tetap tidak mau divaksin mau pun sampai yang usia 63 tahun bisa divaksin. (Umur) saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap. Misalnya saya hidup di DKI Jakarta, semua anak cucu saya dapat sanksi Rp5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek,” tegas Ribka dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin di gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa (12/1/2021).
Ribka Tjiptaning mempertanyakan pihak Bio Farma, juga masih mengatakan belum uji klinis ketiga. Pada kesempatan itu, Ribka menceritakan pengalamannya kepada Menkes Budi Gunawan Sadikin saat dulu ada vaksin volio untuk antivolio, malah lumpuh di Sukabumi, Jawa Barat.
Kemudian tambah Ribka, anti kaki gajah di Majalaya Jawa Barat, ada yang korban meninggal dunia 12 orang. Karena di India ditolak, di Afrika ditolak, lalu masuk ke indonesia dengan 1,3 triliun.
“Itu waktu saya ketua Komisi IX, masih ingat saya,” ucapnya.
Lalu dia mengingatkan, masalah vaksinasi ini jangan main-main.
“Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa pelanggaran hak asasi manusia, gak boleh maksa gitu,” kata Ribka.
Selanjutnya dia mempertanyakan program vaksinasi gratis seperti yang dicanangkan Presiden Jokowi.
“Untuk gratiskan kepada masyarakat ini, masyarakat yang mana? Wong ada 5 macam, ada yang harga 584 ribu, ada yang 292 ribu, ada yang 116 ribu, ada yang 540 ribu sampai 1.080.400. Ada 2.100.000, pasti yang murah untuk orang miskin,” kata dia.
Ribka membandingkan dengan tarif rapid test rapid yang belum ada harga eceran tertinggi nya berapa.
“Ada rumah sakit swasta tuh, saya tanya itu berapa swab, dokter kalau satu hari dok itu 6,5 juta, tapi kalau hasilnya 3 hari 3,5 juta,” katanya.
Dia pun menyatakan, patokannya memang lama pemeriksaannya apa karena memang duitnya. Dia pernah ke klinik yang lain Rp900 ribu, hari Sabtu hasilnya negatif.
Sejak bulan Maret 2020 kata Ribka, dia sudah menyatakan sejak ada virus corona, ujung-ujungnya jualan obat, jualan vaksin, karena sekarang bukan masanya alat perlengkapan diri(APD), nanti habis ini obat ramai, habis obat ini apalagi.
“Kan Menkes ini jago ekonomi nih, ayo habis ini stunting, sudah tau deh, udah di pola kesehatannya,” kata Riba seraya mengingatkan, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, tidak boleh mau alasan apa saja tidak boleh. (Asim)
