BERITABUANA.CO, JAKARTA- Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) menyarankan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini untuk memproritaskan pengelolaan kebijakan dan pembagian tugas birokrasi kementeriannya dari pusat hingga daerah.
Menurut HNW, akan lebih produktif bila blusukan yang dikerjakan Risma adalah untuk memenuhi skala prioritas, dan tetap berkoordinasi dengan dinas sosial kabupaten kota. Sehingga bisa saling menguatkan, bersinergi dan menyelesaikan masalah.
Sehingga tidak terkesan mengambil alih tugas Dinas Sosial. Risma juga perlu meningkatkan kualitas kinerja dan anggaran dengan keberpihakan Kementerian Sosial pada PMKS melalui peningkatan alokasi program dan anggaran. Karena pada tahun 2021 sebagian program untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) justru mengalami penurunan alokasi.
“Kerja Menteri adalah membuat kebijakan yang berdampak pada seluruh Kabupaten Kota di Indonesia. Dalam kasus PMKS, ada beberapa program Kemensos yang alokasinya berkurang. Inilah yang seharusnya juga diprioritaskan dan diperjuangkan oleh Ibu Mensos”, disampaikan Hidayat dalam keterangan tertulis di Jakarta, dimuat Jumat (8/1/2021).
HNW yang juga anggota Komisi VIII DPR RI,merupakan mitra Kemensos ini menuturkan, gerbang terdepan untuk penyelesaian masalah PMKS adalah melalui Sistem Layanan, Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial.
Menurut dia, SLRT dan Puskesos merupakan program prioritas nasional untuk memudahkan keluarga miskin mengakses program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Sayangnya, sambung dia, hingga tahun 2020, SLRT baru berada di 130 kabupatem kota seluruh Indonesia (25%) dan jumlah Puskesos baru mencapai 260 titik dari total 83.184 Desa (0,31%).
Jika SLRT dan Puskesos sudah tersedia dan tersosialisasi dengan baik di seluruh Indonesia, kata Hidayat maka fakir miskin termasuk gelandangan bisa langsung mengakses program perlindungan sosial.
“Para PMKS yang membutuhkan tempat tinggal sementara, selain diserahkan kepada Dinsos kabuoaten kota, juga bisa diarahkan kepada Balai Pusat Rehabilitasi Sosial. Sayangnya, selain jumlah Balai yang terbatas, juga banyak yang sudah tidak layak huni sehingga harus dilakukan perbaikan. Sedangkan dari 41 Balai Rehsos, baru 14 yang masuk anggaran 2021 untuk revitalisasi,” papar politikus PKS itu.
Dalam kesempatannya itu, HNW mengingatkan, janji Risma kepada para pemulung di Menteng untuk memberikan pelatihan usaha juga tak sesuai realitas. Pasalnya, program kewirausahaan sosial Kemensos hanya menarget 7000 penerima manfaat, itu pun sudah diplot untuk para PKH Graduasi yang jumlahnya ditargetkan mencapai 100.000 pada tahun 2021.
Program lainnya, lanjut dia, yakni Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (KUBE) justru mengalami penurunan alokasi dari rencana awal 7000 keluarga penerima manfaat menjadi hanya 3000 KPM.
“Secara umum, proporsi program pemberdayaan sosial pada Kementerian Sosial memang masih jauh dibandingkan program bantuan sosial, yakni 0,5% dibandingkan 95.5%. Kondisi ini yang menyebabkan kinerja Kementerian Sosial selama ini terfokus hanya pada membantu orang miskin, bukan mengeluarkan orang miskin dari kemiskinan,” sebut dia.
“Alih-alih mengambil tugas dinas sosial kabupaten kota, Risma yang menggantikan Menteri sebelumnya yang ditangkap KPK seharusnya lebih fokus menjalankan tugasnya sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia, dengan berbagai PR dan masalah serta amanat yang harus ditunaikannya.”
“Janji-janjinya selama blusukan, di antaranya menyediakan hunian sementara dan pelatihan wirausaha, baru bisa dipertanggungjawabkan jika dia serius meningkatkan alokasi program dan anggaran pemberdayaan sosial, melalui komitmen menyeluruh untuk sungguh-sungguh laksanakan tugas dan amanat sebagai Menteri yang tak tergoda dengan politik pencitraan atau agenda politik sempit berjangka pendek,” pungkasnya. (Jal)
