BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi sikap MUI, NU, Muhammadiyah, Ketua DPR, FPKS DPR RI, dan elemen masyarakat yang menolak wacana normalisasi hubungan dengan Israel.
Meskipun, sambung dia, wacana tersebut sudah diopinikan oleh sejumlah pihak bahwa Indonesia seolah-olah bakal mengikuti langkah negara Timur Tengah untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.
“Sikap itu sejalan dengan sikap sejarah Indonesia, termasuk sikap resmi Presiden RI Joko Widodo yang disampaikan langsung, melalui telepon kepada Presiden Palestina Mahmud Abbas, bahwa Indonesia tidak mengikuti arus normalisasi dengan Israel,” kata HNW dalam keterangan tertulisnya, dimuat Rabu (30/12/2020).
“Indonesia konsisten dengan sikap dasarnya untuk membela Palestina menjadi negara merdeka dengan ibukota Yerusalem Timur,” tambahnya.
Dalam posisi ini, HNW menilai manuver politik Amerika Serikat (AS) patut dicurigai, terlebih ketika Donald Trump yang berada di bulan terakhir kekuasaannya, mencoba memperdagangkan pengaruhnya dan mengiming-imingi dana investasi US$ 2 miliar (setara kurang lebih Rp 28,35 triliun), bila Indonesia mau menormalisasi hubungan dengan Israel.
Pernyataan tersebut sebagaimana dinyatakan melalui Kepala lembaga investasi AS untuk luar negeri (DFC) Adam Boehler (21/12/2020).
HNW yang juga Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II, mengecam iming-iming investasi Amerika Serikat (AS) agar Indonesia ikut melakukan normalisasi dengan Israel.
“Itu jelas pelecehan terhadap kedaulatan Indonesia yang secara historis dipeganginya sejak zaman Presiden Soekarno dan seterusnya. Marwah dan jati diri bangsa itu sangat mahal dan tentunya tak bisa dibeli apalagi dengan harga murah, “hanya” Rp 28,35 T. Karena dari Tenaga Kerja Migran Indonesia saja, bisa dihadirkan devisa senilai Rp 157 T,” papar dia.
“Apalagi, iming-iming itu jelas melecehkan sikap rakyat dan pemerintah Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh MUI, NU, Muhammadiyah, juga Orpol seperti PKS dan Gerindra, juga Parlemen (Ketua DPR), bahkan Menlu RI dan Presiden RI,”sebut politikus PKS itu.
HNW menilai iming-iming yang bisa jadi sogokan untuk pemerintah Indonesia, tersebut membuktikan bahwa normalisasi dengan Israel tidak ada hubungannya dengan membantu Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya.
Melainkan, lanjut dia, lebih merupakan proyek ekonomi dan bisnis yang (diperkirakan) menguntungkan bagi negara yang melakukan normalisasi dan Israel serta sponsornya; Amerika Serikat.
“Sebaliknya justru sangat merugikan kepentingan politik, ekonomi, sosial serta perjuangan Palestina untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara yang merdeka secara penuh. Yang akan terjadi adalah makin banyak negara yang mengakui Israel sebagai negara bukan penjajah, dengan Yerusalem sebagai ibukota abadinya,” ujarnya.
“Faktanya, Israel masih menjajah Palestina, bahkan menolak resolusi DK/SU PBB untuk mengakui Palestina sebagai Negara Merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya. Itulah yang sering disebut sebagai Two State Solution.”
“Maka wajar bila pihak yang paling pertama menolak normalisasi dengan Israel adalah Palestina, karena Palestinalah yang paling dirugikan,” pungkas dia. (Jal)
