BERITABUANA.CO, JAKARTA – Rencana pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD bahwa akan memasifkan kegiatan polisi siber pada tahun depan atau 2021 mendapat reaksi dari publik.
Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid salah satunya. Ia mendukung wacana tersebut, dengan catatan pengaktifan polisi siber bukan dalam rangka untuk mengkriminalisasi kritikan maupun pendapat di ruang publik.
“Kami mendukung dan mengingatkan pemerintah untuk mengaktifkan polisi siber dalam rangka mengatur dan melindungi kebebasan berpendapat, bukan untuk mengkriminalisasi kritik dan
pendapat,” kata Jazilul kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (29/12/2020).
Karena itu, dirinya berharap, keberadaan polisi siber nantinya dapat melindungi masyarakat dari kejahatan penipuan di dunia maya.
“Menjaga masyarakat dari bahaya dan kriminalitas dari serangan siber, baik berupa penipuan, transaksi ilegal, fitnah dan hoaks,”pungkas politikus PKB yang juga duduk sebagai anggota Komisi III DPR RI itu.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemerintah akan memasifkan kegiatan polisi siber pada tahun depan.
Menurut Mahfud, pemerintah selama ini terlalu toleran menghadapi berbagai informasi tidak benar yang sifatnya mengancam atau merendahkan martabat.
Polisi siber yang dimaksud Mahfud nantinya akan berupa kontra-narasi. Apabila ada kabar yang tidak benar beredar di media sosial, maka akan diramaikan oleh pemerintah bahwa hal itu tidak benar.
Sementara, jika ada isu yang termasuk dalam bentuk pelanggaran pidana maka akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. (Jal)
