BERITABUANA.CO JAKARTA – Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai, Presiden Jokowi tidak akan mengambil kalangan profesional untuk menempati kursi menteri sosial (Mensos) ataupun menteri kelautan dan perikanan.
Pasalnya, kedua kursi menteri tersebut sudah merupakan jatah dari koalisi partai politik (Parpol).
Hal itu terkait beredarnya sejumlah nama dari unsur Parpol yang akan menempati kursi menteri sosial dan menteri kelautan, pasca keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus suap oleh KPK.
“Karena kursi KKP dan Kemensos jatahnya Gerindra dan PDIP. Kemensos masih untuk PDIP. Dan KKP masih jatah Gerindra,” kata Ujang kepada wartawan, Senin (21/12/2020).
Menurut dia, kalaupun ada skenario lain dalam penentuan pengganti menteri, paling memungkinan hanya melakukan pergeseran saja. Bukan, merombak jatah Parpol.
“Jika ada skenario lain pun, paling hanya menggeser jatah Gerindra di KKP ke kementerian lain. Tapi tak mengurangi jatah menteri dari PDIP dan Gerindra,”sebut dia.
Ia berpandangan, Presiden Jokowi tidak akan berani menukar dua kursi menteri yang merupakan jatah partai politik tersebut, dengan memasukan kalangan profesional.
“Karena Jokowi butuh back up politik dari partai-partai koalisinya. Jika 2 kementerian tersebut diisi oleh kalangan profesional, maka PDIP dan Gerindra tentu akan marah,” sebut dia.
“Dan itu bisa membuat koalisi di internal pemerintah akan retak dan tak kondusif,” pungkasnya. (Jal)
