BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kepolisian diminta untuk bertindak profesional dan proporsional dalam penanganan penegakan hukum terhadap Habib Rizieq Shihab (HRS).
Demikian disampaikan Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (14/12/2020).
Menurut dia, harapan serupa juga diserukan oleh berbagai pihak mulai dari kalangan MUI, Muhammadiyah, NU, tokoh nasional dan sejumlah pakar hukum.
“Aparat Kepolisian sedang disorot dalam kasus ini. Rakyat menuntut aparat berlaku profesional dan proporsional dalam koridor hukum positif yang objektif. Lebih dari itu aparat diminta tidak menciderai rasa keadilan rakyat dalam menegakkan hukum,” sebut Jazuli.
Terlebih lagi, sambung dia, terkait dengan perjalanan kasus yang diwarnai insiden penguntitan aparat yang berujung meninggalnya 6 orang Laskar FPI pengawal HRS yang menuai kritik dari aktivis dan organisasi pro demokrasi dan hak asasi manusia.
Ditambah lagi, kata dia, delik kasusnya sendiri tentang pelanggaran protokol kesehatan yang masih debatable padahal yang bersangkutan juga telah dikenakan sanksi denda sesuai peraturan. Juga pengenaan delik pidana lain tentang penghasutan mengacu pada Pasal 160 dan 216 KUHP.
Intinya, kata anggota Komisi I DPR ini, aparat dituntut untuk dapat menjawab keraguan, kritik, dan pertanyaan publik tersebut. Untuk itu asas profesionalitas dan proporsionalitas harus benar-benar ditunjukkan aparat.
“Jika masalahnya pelanggaran protokol kesehatan akibat kerumunan, apakah tuntutan serupa ditegakkan untuk pelanggar lainnya yang publik melihat banyak terjadi di berbagai tempat,” ucap dia.
“Lalu jika dituntut dengan pidana penghasutan bagaimana penjelasannya karena publik juga bertanya-tanya?”, ujarnya.
Di sisi lain, Fraksi PKS mengapresiasi langkah HRS dan FPI yang telah berkomitmen menempuh koridor hukum. “HRS dengan kesadaran penuh datang memenuhi panggilan polisi, diikuti tersangka lain,” pungkasnya. (Jal)
