BERITABUANA.CO, BATAM – Anggota DPD RI Kepri, Ria Saptarika, mendorong percepatan transformasi Trans Batam menjadi sistem Bus Rapid Transit yang utuh. Hal ini disampaikannya saat menyerap aspirasi dan melakukan pengawasan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bersama Direktur Perencanaan Infrastruktur BP Batam Fesly Abadi Paranoan dan Dinas Perhubungan Batam yang diwakili Kepala UPTD Trans Batam Bambang Sucipto.
Pertumbuhan industri, permukiman, dan investasi di Batam membuat transportasi massal menjadi kebutuhan mendesak. Dalam pertemuan itu dibahas kesiapan jalan, jaringan BRT, kebutuhan armada, integrasi antarmoda, hingga rencana elektrifikasi.
Ria menyoroti perbedaan perencanaan yang ada. Studi GIZ tahun 2020-2021 merancang 28 kilometer lajur khusus, 34 stasiun, 10 rute utama dan 4 feeder dengan target 50.000 perjalanan per hari.
Sementara rencana Dishub saat ini menyebut 11 trayek utama, 10 feeder, dan 16 halte transit. Menurutnya, perbedaan ini harus disatukan dalam satu peta jalan yang jelas terkait tahapan, investasi, dan pembagian peran BP Batam dan Pemko Batam.
Ia juga meminta evaluasi layanan berbasis data yang komprehensif. Data Dishub Januari-Agustus 2026 menunjukkan tingkat keterisian 9 koridor Trans Batam antara 16-47 persen, tertinggi di Koridor 2 dan 8 sebesar 47 persen dan terendah Koridor 5 dan 9 sebesar 17 dan 16 persen. Angka ini harus dianalisis dengan faktor jam sibuk, frekuensi, waktu tunggu, dan pola pergerakan pekerja. Begitu juga rencana kebutuhan 183 armada yang terdiri dari 121 bus medium, 12 bus besar, dan 50 microbus feeder perlu perhitungan transparan soal armada eksisting, penggantian, dan cadangan.
Ria, dalam keterangannya yang dikutip, Jumat (16/10/2026), menegaskan pengembangan Trans Batam harus dilihat sebagai satu sistem, bukan sekadar tambah bus dan halte. “Setiap investasi harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ada tiga agenda kunci yang didorongnya: kepastian peta jalan dengan target dan indikator tahunan, kesiapan infrastruktur seperti lajur khusus, halte, depo, dan kawasan berorientasi transit yang terintegrasi, serta kepastian pembiayaan yang mencakup investasi, biaya operasi, subsidi, dan skema Buy The Service. Untuk elektrifikasi, ia mengingatkan agar kesiapan depo, titik pengisian daya, kapasitas listrik, dan kajian pemanfaatan PLTS direncanakan sejak awal, bukan hanya pengadaan bus.
Pengawasan ini, kata Ria, berorientasi pada hasil nyata: jumlah penumpang naik, ketepatan waktu membaik, waktu tunggu berkurang, akses ke kawasan industri meningkat, dan pembiayaan berkelanjutan. (Kds)
