BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pengamat politik dari Centre for Strategic International Studies/CSIS, J Kristiadi mengaku senang dengan rencana Partai Nasional Demokrat (NasDem) menggelar konvensi calon presiden dan calon wakil presiden. Langkah ini merupakan sebuah terobosan.
Namun di sisi lain, Kristiadi saat menjadi narasumber dalam diskusi bersama Dewan Pakar NasDem dengan para ahli dan pengamat di Jakarta, Rabu malam (18/11/2020), juga merasa sedih jika konvensi ini menjaring dari luar.
“Ini artinya partai ini tidak mampu mencetak kadernya sendiri. Partai hanya sibuk administrasi tapi lupa membina kader sendiri,” katanya.
Kristiadi juga menyampaikan bahwa obsesi NasDem membuat konvensi ini harus ada rambu-rambu pengamannya ketika berkoalisi nanti. Jangan sampai koalisi ini kandas di tengah jalan.
Sedangkan pengamat politik Arya Fernandes mengatakan bahwa dalam konvensi dan seleksi kepemimpinan mensyaratkan adanya pencalonan yang terbuka, demokratis, dan kompetitif. Selain itu, terbukanya ruang kontestasi yang partisipatoris, meningkatnya loyalitas kader dan pemilih partai, serta terbentuknya party-id yang kuat.
Konvensi ini pun, menurut Arya harus memberi efek kepada partai. Efek itu bisa berupa perolehan suara partai, berefek terhadap terbentuknya koalisi, serta terbangunnya narasi positif dalam seleksi kepemimpinan nasional.
“Kita bisa belajar dari konvensi sebelumnya, baik dari partai Golkar maupun partai Demokrat. Dari Golkar kita bisa belajar soal potensi pembelian suara dan konvensi berbiaya mahal. Dan dari Demokrat kita bisa belajar soal kegagalan konvensi karena kesulitan memenuhi syarat pencalonan dan perubahan arah politik Ketua Umum,” pesan dia.
Arya juga menyampaikan mengenai lima dimensi dalam pelaksanaan konvensi. Pertama soal pencalonan. Siapa nanti yang bisa mencalonkan diri, semua orang atau hanya kader. Lalu, bagaimana syarat pencalonannya.
Kedua soal hak pilih. Siapa yang memiliki hak pilih. Apakah semua orang, kader, atau pengurus partai. Lalu, siapa peserta konvensi.
Ketiga soal proses pemilihan. Bagaimana proses pemilihannya. Terpusat atau terdesentralisasi, juga bagaimana tata tertib dibuat. Siapa yang membuat tatib, dan lain-lain.
Keempat soal metode penetapan. Bagaimana mekanisme penetapan. Berjenjang atau terpusat/ Kelima soal prosedur pemilihan. Bagaimana menentukan formula pemilihan, demikian Arya Fernandes. (Kds)
