BERITABUANA.CO, JAKARTA – Direktur Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Umbu Rauta menyoroti dua hal penting terkait rencana Partai Nasional Demokrat (NasDem) menggelar konvensi calon presiden dan calon wakil presiden.
Pertama, kata Umbu saat menjadi pembicara dalam diskusi bersama para ahli dan pengamat yang digelar Dewan Pakar NasDem di Jakarta, Rabu malam (18/11/2020), untuk mendapatkan masukan terkait rencana konvensi Capres dan Cawapres Partai NasDem, bagaimana melihat konvensi ini dalam landasan filosofis dan konstitusional.
“Konvensi secara filosofis merupakan prinsip demokrasi dan bentuk kedaulatan rakyat,” katanya.
Sedangkan secara konstitusional merupakan prinsip negara berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 22 E UUD 1945 ayat (1): Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Kedua, area pengisian jabatan politik. Untuk areal parpol atau gabungan parpol, Umbu berpesan bahwa konvensi jangan hanya sekadar formalitas. Tapi, harus benar-benar mencari pemimpin terbaik.
“Memang perlu disusun tentang alasan konvensi, sasaran, azas, unsur konvensi, peserta, tahapan, indikator, dan lain-lain,” tambah Umbu.
Pengamat politik Phillips J Vermonte juga sangat mendukung rencana konvensi partai Nasdem. Jika NasDem duluan menggelar konvensi, kemungkinan partai lain akan mengikuti.
Dia berpesan agar NasDem bisa menjamin adanya loyalitas dari partai-partai. Termasuk loyalitas NasDem terhadap hasil konvensi.
“Kalau partai lain tidak melihat adanya itu (loyalitas Nasdem terhadap hasil konvensi), mereka (partai-partai) tidak akan ikut. Kegagalan konvensi Golkar dan Demokrat harus menjadi pembelajaran berharga,” kata Phillips. (Kds)
