Penuh gejolak, Presiden perlu mengganti pembantunya yang gagal di bidang Komunikasi Politik.
Hal ini menjadi catatan dari Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (ALMISBAT).
ORGANISASI relawan Joko Widodo (Jokowi) ini didirikan oleh sejumlah aktifis dari ragam latar belakang pada 2014 yang tersebar di 55 kota / kabupaten di Indonesia.
Sebagai pendukung, Almisbat memposisikan diri sebagai ‘ mitra kritis’ pemerintah dan memiliki visi tentang Indonesia yang demokratis dan berkeadilan sosial.
Catatan berikut, disampaikan Ketua pUmum Badan Pengurus Nasional Almisbat Hendrik Dikson Sirait, Rabu (21/10/2020) hadi ini, sebagai salah satu bentuk dukungan Almisbat selaku mitra-kritis pemerintah agar pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin berhasil menuntaskan sejumlah persoalan dasar berbangsa dan bernegara, serta meninggalkan “legacy” (warisan) yang baik bagi perjalanan bangsa ini ke masa depan.
Setelah 22 tahun dan 5 kali pemilihan umum pascareformasi 1998, Indonesia betul-betul mengalami transisi demokrasi panjang dan penuh gejolak. Di tengah serangkaian perubahan politik yang begitu cepat dan fragmentasi di berbagai bidang, maka dapat dimengerti apabila kekuatan elit politik membangun konsensus atau permufakatan tertentu di tengah persaingan dan perbedaan mendasar di antara mereka.
Permufakatan itu di satu sisi efektif mengakomodasi atau menjembatani perbedaan di tingkat elit. Dan meskipun permufakatan itu tidak selalu berarti jahat, namun hal itu seringkali bukan kesepakatan bersama menyangkut “nilai-nilai politik” yang bisa mempertemukan mereka dengan berbagai elemen demokratis lainnya menjadi suatu kekuatan yang bisa menciptakan konsolidasi demokrasi.
Upaya ke arah konsolidasi demokrasi itu memang bukan tidak ada sama sekali. Beberapa kebijakan yang dilakukan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono dan pemerintahan berikutnya termasuk pada masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada lima tahun terakhir, dapat dikatakan relevan dan berkontribusi ke arah pencapaianya.
Menurutnya, namun, kondisi dan pranata sosial politik Indonesia yang khas memang acap kali membuat ukuran keberhasilan dan konsekuensinya menjadi berbeda dibanding upaya serupa di beberapa negara lain yang mengalami proses transisi demokrasi.
Sebagai elemen demokratis, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (ALMISBAT) menilai sosok Jokowi, yang nota bene berasal dari luar lingkaran elit politik Indonesia dan terbebas dari beban masa lalu, merupakan representasi yang tepat untuk memastikan proses transisi dan konsolidasi demokrasi berlangsung dengan meyakinkan.
Alasan mengapa proses tersebut begitu penting untuk berhasil adalah karena prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi jauh melampaui demarkasi demokrasi prosedural semata, seperti yang ada selama ini. Oleh karena itu, Almisbat sejauh ini belum memiliki alasan cukup untuk mengatakan secara meyakinkan bahwa permufakatan antar elit yang nyata-nyata berpengaruh negatif terhadap tatanan demokrasi itu, telah berakhir.
Indikasinya bahkan kentara dalam satu tahun masa pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin saat ini. Di luar kondisi keadaan abnormal (akibat pandemi Covid-19,) pemantapan stabilitas politik dan gejala elitisme dalam pembuatan kebijakan nampak kuat. ” Wajar bila hal itu memunculkan persepsi yang cenderung negatif di masyarakat,” katanya.
Politik akomodasi dalam rangka stabilitas politik dan corak government-centris dalam proses pengambilan kebijakan, secara perlahan menyebabkan hilangnya semangat tata kelola partisipatoris yang awalnya menjadi magnet bagi para pendukung tradisional, termasuk relawan dan masyarakat pada umumnya. Ini tercermin dari revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ide tentang food estate dan yang terkini adalah Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Citra negatif tersebut sebetulnya dapat dihindari apabila, pertama proses legislasi sejumlah kebijakan itu tidak terkesan tertutup dan ekslusif, tapi terbuka dan inklusif dengan melibatkan semua stakeholder dan publik pada umumnya; dan kedua, ada komunikasi politik yang kuat dari pemerintah yang mampu meyakinkan publik bahwa kebijakan tersebut penting dan karenanya perlu dibuat.
Selama setahun terakhir ini komunikasi politik nampak terlihat menjadi salah satu titik terlemah pemerintah. Komunikator pemerintah gagal dan nampak kedodoran meluruskan informasi dan misinformasi di ranah publik yang begitu masif.
Menurutnya, akibat proses deliberasinya yang tidak berjalan mulus maka tak terhindarkan bila penolakan dari berbagai pemangku kepentingan strategis muncul secara bersamaan. Terlepas dari kenyataan bahwa terdapat elemen-elemen tertentu yang secara sengaja, jahat, dan sistematis telah menunggangi atau mendistorsi situasinya sedemikian rupa.
Untuk itu, sebagai pendukung yang memposisikan diri ‘mitra kritis’ pemerintahan Jokowi – Ma”riuf Amin, ” Almisbat wajib mengingatkan , di sisa 4 tahun masa pemerintahannya, belum terlambat bagi Presiden Jokowi untuk mengambil langkah-langkah pembenahan terhadap segala kekurangannya selama satu tahun terakhir ini,” katanya.
Pembenahan ini penting dilakukan Jokowi untuk memastikan apa yang hendak menjadi “legacy” (warisan)-nya sebagai negarawan. Sekaligus agar Presiden tidak “tersandera” oleh kepentingan elektoral kekuatan elit politik yang ada di sekitarnya menuju Pilpres dan Pileg 2024.
Dalam hal pengambilan kebijakan, Almisbat meyakini bahwa tidak semua hal bisa diselesaikan dengan cepat, meski dalam beberapa hal cara ini cukup efektif. Ada hal-hal yang memang membutuhkan kajian mendalam, penguatan konsep dan partisipasi publik terlebih dulu.
Dalam konteks itu, penting bagi presiden untuk memperkuat landasan konsepsional kebijakan, sekalipun boleh jadi wujud konkretnya belum dapat dirasakan saat ini. ” Patut disayangkan bahwa lingkaran sekitar Presiden nampak kurang memiliki determinasi konseptual, karena lebih berpikir dan bertindak seputar isu-isu jangka pendek,” katanya.
Berdasarkan paparan tersebut, Almisbat menyatakan dan merekomendasikan sebagai berikut:
1. Mengapresiasi beberapa capaian strategis selama lima tahun terakhir, seperti pengembangan konektifitas melalui pembagunan infrasruktur serta maritim, reformasi agraria melalui program Perhutanan Sosial, reformasi di bidang energi dan green economy.
Capaian strategis itu menunjukkan bahwa Presiden konsisten dengan kebijakan yang ada, serta memposisikan diri sebagai bagian dari proses lintasan historis (historical trajectory) di negeri ini. Oleh karenanya, sebagai bagian dan sekaligus produk reformasi pasca 1998, Jokowi sebenarnya mengemban tugas historis untuk mewujudkan Indonesia demokratis dan berkeadilan sosial, termasuk menyelesaikan agenda-agenda reformasi yang belum tuntas seperti pemberantasan KKN dan penyelesaian kasus-kasus kejahatan HAM masa lalu.
2. Merekomendasi agar langkah presiden efektif, maka penting bagi Presiden untuk fokus pada penanganan pandemi Covid 19 dan pemulihan ekonomi dalam jangka pendek, serta pada beberapa program strategis yang dapat dijadikan legacy dalam konteks perubahan yang lebih luas di Indonesia pasca 2024, sebagaimana yang tertuang dalam kampanye Pilpres 2019 dan di dalam Nawacita sebelumnya.
3. Merekomendasi agar Presiden menempatkan atau dibantu oleh orang-orang yang tepat pada empat tahun sisa pemerintahannya hingga 2024.
” Karena itu, Presiden sebaiknya segera mengganti para pembantunya yang terbukti tidak bisa mendukung gerak, langgam dan gaya Presiden terutama yang terkait dengan urusan komunikasi politik/publik.
Demikian catatan sekaligus evaluasi satu tahun pemerintahan Jokowi dan Ma’ ruf Amin.
” Catatan ini di maksudkan sebagai masukan kritis sebagai bagian dari loyalitas dan upaya Almisbat menjaga pemerintahan Jokowi -Ma’ruf Amin.” (efp)
