BERITABUANA.CO, JAKARTA – Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kalimantan Selatan (Kalsel), untuk bertemu dengan para mitra kerjanya, seperti Kapolda, Kajati, Kanwil Kemenkumham beserta jajaran masing-masing. Dalam Kunker reses seperti ini, komisi yang membidangi hukum DPR RI melakukan pengawasan implementasi kerja lapangan dari mitra kerja Komisi III DPR RI.
“Ini adalah bagian dari kerja pengawasan yang dilakukan oleh Komisi III DPR,” kata Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Alhabsyi melalui keterangan tertulisnya yang diterima media, Senin (12/10/2020). Kunker sendiri dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desman J Mahesa.
Dalam Kunker kali ini, lanjut Habib Aboebakar sapaan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini, Komisi III DPR melihat bagaimana eksekusi program yang telah disusun dalam Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga. Selain itu, juga banyak membahas kendala yang dialami oleh mitra kerja di lapangan.
“Hal ini tentunya menjadi catatan kami (Komisi III DPR) untuk perbaikan ke depan. Termasuk berbagai masukan masyarakat dan kasus yang sedang menjadi perhatian publik juga didiskusikan di sini. Misalkan saja, soal narkoba kita apresiasi kemarin pengungkapan 300 kg aabu oleh polda, kemudian kita monitoring proses penegakan hukumnya. Ini adalah bagian dari pengawasan untuk memastikan proses penegakan hukum telah dilakukan dengan baik,” terangnya.
Habib Aboebakar menambahkan bahwa dalam Kunker di Kalsel, pihaknya juga mendalami adanya 2 napi (nara pidana) wanita Karang Intan yang terlibat TPPU Narkoba. BNN sudah menyita aset mereka sampai dengan 5,2 Milyar.
“Kenapa hal ini bisa terjadi, bagimana pengamanan dalam lapas. Apakah mereka juga bisa membawa alat komunikasi, sehingga bisa leluasa mengontrol perdagangan narkoba,” kata Sekjen DPP PKS periode 2020-2025 ini.
Pada kunjungan seperti ini, Komisi III DPR RI juga mengapresiasi kinerja mitra kerja yang bagus. Misalkan saja Kejati Kalsel kemarin sudah meraih WBK, sekarang sedang menuju proses ke WBBM, dan kemarin hasil penilaian internalnya sangat bagus, karenanya juga perlu kita apresiasi hal itu.
“Selain itu kita juga memastikan pelayanan untuk masyarakat berlangsung dengan baik. Kita evaluasi bagaimana pelayanan penerbitan paspor di Kalsel. Alhamdulillah, sekarang ada ULP di Rantau, ini mendekatkan layanan untuk para warga masyarakat di Banua Enam. Kami juga memberikan dukungan untuk kegiatan pelayanan seperti ini,” tutup Anggota F-PK dari Dapil Kalsel ini. (Rls)
