BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah kembali melontarkan kritikannya pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), tentang buruknya koordinasi data antar menteri, sehingga tidak sinkron dalam menyajikan data kepada publik. Bahkan menurutnya, banyak aturan yang dilanggar oleh pemerintah dalam mengelola Negara.
“Saya punya pandangan, bahwa ada problem pada pemerintahan Pak Jokowi itu tentang struktur koordinasi, yang sejak awal itu memang melanggar banyak sekali azas di dalam cara membangun pemerintahan yang baik,” kata Fahri dalam sebuah diskusi virtual, Selasa (1/9/2020) kemarin.
Mantan Wakil Ketua DPR RI ini menuturkan kalau saat ini ada pemikiran feodalisme yang terbangun dalam kabinet Jokowi – Ma’ruf, dimana orang yang mendapatkan jabatan, termasuk menjadi menteri seperti mendapatkan anugerah. Padahal, di dalam sistem negara modern itu seorang menteri itu bukan pejabat tinggi yang bekerja biasa-biasa saja.
“Seorang menteri berada disekeliling Jokowi untuk mendiskusikan segala persoalan secara terbuka dan apa adanya. Sayang, hal tersebut tidak terlihat dalam pemerintahan Jokowi yang sudah berjalan dua periode,” ujarnya.
Akan tetapi, masih menurut Fahri, yang menonjol justru ketidaksingkronan antara satu pejabat dengan pejabat lainnya, terutama terkait data.
“Terus terang saja sampai sekarang saya tidak menemukan adanya kesatuan data di pihak pemerintah,” ujarnya.
Fahri menambahkan, yang dilihat saat ini pada Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju (KIM) itu, justru para menteri saling berdebat soal data. Ia mempertanyakan kinerja pemerintah apabila tidak ada kekompakan.
“Bagaimana anda mau melakukan satu pekerjaan sementara soal data saja nggak bisa sepakat, sehingga kemudian efeknya adalah orang kerja dengan datanya masing-masing dan bahkan sebagian bekerja tanpa data,” pungkasnya. (Asim)
