BERITABUANA.CO, JAKARTA – Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di hadapan Rapat Paripurna DPR RI pada 14 Agustus 2020 kemarin, secara jelas diarahkan untuk mendorong reformasi struktural. Tujuannya adalah meningkatan produktivitas, inovasi, daya saing ekonomi, transfromasi digital serta yang tak kalah penting mengantisipasi perubahan demokgrafi.
Dengan modal itu semua ekonomi diharapkan akan tumbuh 4,5-5,5 persen. Sebuah target yang sesungguhnya berat tapi sangat mungkin dicapai ketika seluruh kekuatan, potensi dan sumberdaya dikonsolidasikan menuju cita-cita bersama itu.
Menanggapi ini, Wakil Ketua DPRRI Bidang Kesra, A. Muhaimin Iskandar dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/8/2020) menilai RAPBN 2021 yang disampaikan pemerintah sesungguhnya cukup menggambarkan komitmen pemerintah dalam upaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi.
Hanya, menurut Muhaimin, kebijakan-kebijakan fiskal tahun 2021 tersebut tidak boleh meminggirkan pembangunan manusia sebagai fondasi pembangunan sebuah bangsa.
“Saya mengapresiasi komitmen pemerintah dalam pemulihan ekonomi sebagaimana tercermin dalam RAPBN yang disampaikan di hadapan kami. Hanya, realisasi harus cepat dan tepat agar target pertumbuhan tidak meleset,” tegas Gus Ami, sapaan akrab Muhaimin Iskandar.
Lebih lanjut Gus Ami menegaskan, pembangunan-pembangun sektor ekonomi yang terus digenjot pemperintah tidak boleh melalaikan serta mengabaikan pembangunan sektor sumber daya manusia. Pengarusutamaan pembangunan manusia harus menjadi salah satu paradigma utama pemerintah dalam pembangunan yang dicanangkan.
“Sekali lagi saya tegaskan masyarakat menengah ke bawah harus menjadi prioritas utama dalam desain besar pembangunan kita. Ini harus menjadi momentum untuk perbaikan di semua lini,” imbuh Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Muhaimin mencontohkan, dalam RAPBN 2021, anggaran pemulihan ekonomi mencapai Rp356,5 triliun. Anggaran sebesar itu, menurut dia, salah satunya diperuntukkan untuk skema-skema perlindungan sosial sebesar Rp110, 2 triliun. Selain itu untuk Dungan UMKM sebesar RP48,8 triliun, pembiayan koperasi Rp14, 9 triliun, dan insentif dunia usaha sebesar Rp20,4 triliun.
Menurut Gus Ami, dengan anggaran sebesar itu masyarakat menengah ke bawah harus dipastikan menjadi pihak yang menerima manfaat. Hal ini penting agar mereka tidak menjadi kluster baru penambahan jumlah masyarakat miskin, meski memang sangat rentan.
“Problem kita selalu sama dan klasik. Kesemrawuran data sehingga bantuan sosial tidak tepat dan salah sasaran. Selain tentu kelambatan dalam realisasi karena problem birokrasi. Ini harus dibenahi,” imbuh Gus Ami.
Ke depan, menurut Gus Ami, dalam situasi pendemi yang belum sepenuhnya berakhir, negara memang harus hadir untuk menyantuni kelas-kelas sosial rakyat yang diasuhnya. Itulah sesungguhnya esensi tugas negara. Kehadiran negara salah satunya terwujud dalam penganggaran dalam RAPBN, yang di dalamnya harus menunjukkan secara jelas keberpihakan negara.
“Sebagai salah satu instrumen kehadiran negara terhadap rakyatnya, RAPBN 2021 ini baru akan bermakan ketika ia berdampak terhadap kesejahetraan masyarakat,” jelas wakil ketua DPR yang membidangi kesejahteraan rakyat ini.
Lebih jauh Gus Ami menegaskan bahwa tujuan utama sebuah RAPBN sesungguhnya adalah terciptanya kesejahteran dan keadilan sebagai tujuan utama bernegara. Menurut Gus AMI, pembangunan harus mampu menjunjung tinggi dimensi-dimensi keadilan, pemerataan, kemanusiaan, kemandirian, harkat, martabat dan kesejahteraan secara menyeluruh.
“Pembangunan harus betul-betul menjadi sarana untuk melakukan transformasi struktural dan memajukan kualitas kehidupan masyarakat”, imbuh Gus Ami.
Secara lebih khusus Gus Ami menyorot sektor pembangun manusia yang harus menjadi perhatian khusus, terutama bidang pendidikan. Seperti diketahui, dalam RAPBN 2021 anggaran sektor pendidikan sebesar Rp 549, 5 triliun. Anggran sebesar itu difokuskan untuk peningkatan SDM, kemampuan adaptasi teknologi, dan peningkatan produktivitas.
“Bidang pendidikan ini harus betul-betul kita benahi dalam rangka menyiapkan bangkitanya generasi emas tahun 2045. Ini bukan waktu lama. Semua kekuatan harus kita sinergikan, termasuk anggaran”, tegas Gus Ami yang juga inisiator Gerakan Bangkit Belajar.
Menurut Gus Ami, peta jalan generasi emas 2045 harus disiapkan dan terus dikawal terutama melalui peningkatan kualitas pendidikan. Karena itu, anggaran pendidikan yang begitu besar dalam RAPBN tidak boleh hanya digunakan dan dihabiskan untuk gaji pegawai dan kesejehateraan.
“Jika ingin generasi emas 2045 terwujud, tak ada jalan lain selain bahwa anggaran pendidikan harus digunakan untuk peningkatan kualitas siswa dan guru. Harus proporsional antara kualitas dan penyiapan akses infrastruktur”, jelasnya lagi.
Gus Ami menjelaskan, penyiapakan generasi emas membutuhkan berbagai prasarat. Salah satunya melalui kebijakan pengendalian populasi penduduk yang memadai, pengendalian pertumbuhan penduduk, serta pemerataan sebaran penduduk. Ini penting agar sentra-sentra pembangunan ekonomi tidak menumpuk di wilayah tertentu. Selain itu angka urbanisasi juga harus dapat ditekan.
“Intinya, kebijakan populasi penduduk harus dilaksanakan seiring dengan kebijakan pemerataan pembangunan ekonomi dan desentralisasi,” tegas Muhaimin Iskandar. (Rls)
