BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta kader Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) Ormas MKGR di Jakarta Pusat, Sabtu (11/7/2026).
Menurut Bahlil, mendukung pemerintah merupakan konsekuensi logis sebagai partai pengusung. Caranya, dengan aktif memberikan masukan kepada pemerintah.
“Ini adalah konsekuensi dari partai politik yang mengusung, memperjuangkan, memenangkan, sekaligus mengawal dalam rangka menyukseskan program-program tersebut. Sudah barang tentu dalam mengawal program pasti banyak dinamika, ada plus-minusnya,” kata Bahlil.
Kepada para kader yang duduk di parlemen, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, Bahlil juga meminta untuk membantu menyelesaikan persoalan di daerah masing-masing melalui koreksi dan masukan yang konstruktif.
“Tidak perlu kita mengikuti cara orang atau partai lain karena kita juga adalah partai yang independen. Oleh karena itu, kita mempunyai cara tersendiri untuk menyampaikan pandangan-pandangan politik kita untuk mencapai sebuah kesempurnaan dari program-katakanlah kalau program itu belum sempurna,” tuturnya.
Bahlil pun mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini memiliki tujuan yang sangat mulia, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan yang perlu dievaluasi.
“MBG salah satu contoh, Bapak-Ibu semua. Kita tahu ini program mulia, tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa terjadi kekurangan. Dan tugas Partai Golkar adalah mengawal untuk memberikan masukan yang kurang agar menjadi baik, harus,” sebutnya.
Memberikan koreksi, lanjut Bahlil, adalah bagian dari bentuk dukungan politik kepada pemerintah. Ia mengaku dalam memberi arahan fraksi, ditekankan kesemuanya, baik kepada katakan menteri, DPR yang dari Golkar, berkewajiban mutlak untuk memberikan masukan.
Memberikan masukan dan pengawasan sudah sepatutnya dilakukan oleh parlemen sebagai fungsi kontrol, termasuk dalam mengawasi kinerja para menteri.
“Kritik itu perlu disampaikan demi perbaikan ke depannya. Kalau menterinya tidak bisa diawasi, terus siapa yang mau mengawasi? Jadi saya pikir ini harus kita betul-betul lakukan. Katakanlah banyak program lain yang sukses, kalian juga harus fair untuk mengatakan itu baik. Yang belum baik, kewajiban kita untuk bagaimana melakukan penyempurnaan. Inilah salah satu tugas kita, Bapak-Ibu semua,” pungkasnya. (Ram)
