BERITABUANA.CO, JAKARTA – Plt Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melakukan evaluasi terhadap Mendikbud Nadiem Makarim. Pasalnya, selama menjabat sebagai menteri belum ada prestasi yang ditorehkan.
“Padahal, kesempatan besar untuk membuktikan kemampuannya justru sangat terbuka lebar di masa pandemi COVID-19 saat ini. Saya tidak tahu keahlian spesifik Nadiem Makarim ini. Kalau dilihat dari latar belakang pendidikannya, kan campur-campur. Sarjananya adalah hubungan internasional, sedangkan masternya adalah MBA,” kata Saleh dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/7/2020).
Sementara, bisnis yang digeluti Nadiem sebelum jadi menteri adalah startup di bidang transportasi. Dengan demikian, kata Saleh, tidak satu pun dari latar belakang pendidikan dan pekerjaan Nadiem yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan ahli dalam bidang pendidikan.
“Alih-alih mencatatkan prestasi selama memimpin Kemendikbud, Nadiem justru sering menimbulkan kontroversi, polemik dan perdebatan. Yang paling anyar adalah lolosnya dua yayasan yang terafiliasi ke perusahaan-perusahaan besar dalam seleksi program organisasi penggerak (POP).
“Selain itu, banyak juga organisasi dan entitas baru yang dinyatakan lolos dalam seleksi program tersebut. Wajar saja jika kemudian Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dan LP Ma’arif PBNU mengundurkan diri dari kepesertaan POP. Ini adalah bentuk protes dari kedua organisasi besar dan tertua di Indonesia tersebut. Nadiem tidak peka. Tidak memahami sejarah pergerakan ormas di Indonesia secara utuh,” tegas Saleh.
Anggota Komisi IX DPR RI ini juga menilai sikap dan kebijakan Nadiem sangat tidak baik lantaran banyak pihak yang tersinggung. Menurutnya, kebijakan ini pasti tidak sesuai dengan arahan dan keinginan Presiden Jokowi.
“Apalagi selama ini, presiden sangat dekat dengan Muhammadiyah, NU, dan ormas-ormas keagamaan lain di Indonesia,” imbuhnya seraya meminta Presiden Jokowi untuk segera memanggil dan meminta penjelasan Nadiem Makarim.
Bahkan, presiden dituntut mempergunakan hak prerogatifnya untuk mengganti Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
“Harus dicari sosok yang mengerti dan menguasai persoalan pendidikan dan kebudayaan untuk memimpin kemendikbud. Insya Allah, tidak sulit mencari pengganti Nadiem ini. Ada banyak sosok dan tokoh yang jauh lebih menguasai persoalan pendidikan. Gendangnya sekarang ada di presiden. Semua pihak sekarang menunggu kapan gendang tersebut akan ditabuh,” pungkasnya. (Rls)
