BERITABUANA.CO, JAKARTA – Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI Indonesia), Jeirry Sumampow mengatakan, tantangan paling serius untuk Pilkada serentak di 274 wilayah tahun ini adalah pandemi virus corona atau Covid-19 yang belum pasti kapan akan berakhir. Kelihatannya sampai hari H Pilkada digelar, Covid-19 masih tetap akan ada.
“Meskipun sudah diputuskan digelar tahun ini, tapi pertanyaan soal keselamatan masyarakat masih tetap menghantui,” kata Jeirry dalam keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Minggu (19/7/2020).
Menurut Jeirry, jalan keluar terkait keselamatan warga ini masih terasa belum memadai. Penerapan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat pun masih diragukan. Apalagi melihat fakta peningkatan jumlah tertular yang masih tinggi di berbagai daerah di Indonesia.
Dia mengingatkan, jika soal ini tidak ditangani oleh penyelenggara pemilu, maka bisa dipastikan bahwa kekuatiran banyak kalangan tentang anjloknya partisipasi pemilih akan menjadi kenyataan yang pahit dalam Pilkada tahun ini.
Selain itu, Jeirry juga melihat akan gejala bahwa Pilkada Serentak tahun ini akan mengalami penurunan kualitas. Kenapa ? Fokus yang berlebihan terhadap Pandemi Covid-19 kata dia bisa saja membuat kita lupa atau abai tentang kualitas Pilkada.
“Coba saja lihat, dimana-mana semua perhatian ditujukan untuk Covid-19, akibatnya kita tak bicara banyak soal kualitas calon yang akan maju. Padahal ini tahapan pencalonan sedang berlangsung,” ujarnya lalu menambahkan, sekarang sedang berlangsung tahapan Coklit data pemilih.
Dia pun mempertanyakan, seberapa besar perhatian kita terhadap kualitas data. Sebab yang ramai dibincangkan adalah soal protokol kesehatan Covid-19, baik bagi PPDP, petugas pengawas dan pemilih.
“Saya kuatir substansi data akan kurang baik oleh proses seperti yang kini berlangsung. Sebab, fobia Pandemi Covid-19 yang masif ini akan membuat kita tak fokus memikirkan peningkatan kualitas Pilkada ini,” kata Jeirry.
Dalam kaitan ini, pengamat politik pemilu ini menyayangkan penyelenggara Pemilu seperti terjebak dalam situasi fobia Covid-19. Buktinya, seperti yang tercermin dari beberapa regulasi yang baru muncul seperti PKPU No.6/2020 yang didalamnya terlalu banyak mengatur soal Protokol Covid-19, sehingga itu jadi syarat utama berjalan nya sebuah tahapan.
“Bahkan jika protokol kesehatan itu tak dilakukan kata Jeirry, sangsi bisa diberikan, baik kepada petugas maupun kepada pemilih. Jadi, penerapan protokol kesehatan Covid-19 yang begitu kaku, berpotensi mengakibatkan timpangnya tahapan. Bisa membuat tahapan tidak berjalan secara utuh dan sempurna,” imbuhnya.
Untuk itu lah, TePI Indonesia mengusulkan, penyelenggara pemilu
perlu mengubah pola dan metode. Perkiraan dia, pola membangun mekanisme pengamanan Covid-19 secara top down terasa tak terlalu efektif.
Dikatakan Jeirry, membangun pemahaman bahwa Penyelenggara Pemilu mampu menjamin keselamatan warga pilih, tak akan membuat masyarakat yakin. Sebab Penyelenggara Pemilu bukan lembaga yang kompeten di bidang itu.
“Karenanya, lebih baik urusan itu diserahkan kepada pihak yang punya kompetensi agar bisa lebih membuat masyarakat yakin. Jadi, polanya harus bermitra dengan lembaga lain yang punya kompetensi. Tinggal diatur batas-batas fungsinya agar tak terjadi masalah dilapangan,” Jeirry Sumampow menyarankan.
Lebih jauh dikatakan, dalam kemitraan itu, yang harus menjadi fokus kerjaan adalah bagaimana membangun kemampuan rakyat untuk mengamankan dirinya sendiri.
“Jadi arahnya kepada penguatan kapasitas pemilih, tidak saja terkait dengan penggunaan alat-alat protokol kesehatan Covid-19, tapi yang lebih penting adalah bagaimana rakyat membangun imunitas dirinya sendiri,” ujarnya.
Masih dalam kaitan ancaman virus pendemi Covid-19, Jeirry menyatakan, selama vaksin Covid-19 belum ditemukan, cara yang paling ampuh untuk melawannya adalah dengan meningkatkan imunitas tubuh.
“Jadi perlu juga dipikirkan dan difasilitasi upaya masyarakat ditengah masyarakat dalam rangka peningkatan imunitas tubuhnya,” imbuhnya lagi.
Sebab diyakini, jika masyarakat sendiri merasa yakin dan aman karena tubuhnya dia yakin sehat, maka kekuatirannya akan makin kecil dan kepercayaan dirinya untuk berpartisipasi dalam Pilkada akan makin besar.
Untuk itulah disarankan, program sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh Penyelenggara Pemilu selama beberapa bulan ke depan perlu diarakan untuk membangun kapasitas kesehatan masyarakat. Di samping itu pun, katanya lagi, arah kampanye dan publikasi harus diarahkan untuk kepentingan itu.
“Jangan sampai terjebak dan terlena terus dalam pola lama yang tanpa disadari malah membangun trauma dan fobia pemilih terhadap Covid-19 ini,” pungkasnya. (Asim)
