BERITABUANA.CO, JAKARTA– Jaringan Damai Papua, For Papua, Jubi dan Prime Advisory menggelar Webinar ‘Mari Bicara Solusi Menuju Papua Sehat Pasca Covid-19’. Webinar digelar dalam rangka menjalin kerjasama yang diinisiasi oleh Jaringan Damai Papua (JDP) Jakarta.
“Acara Webinar ini agar publik jangan hanya tahu persoalan Papua yang terkait dengan konflik politik dan masalah keamanan, namun juga baik memahami kondisi kesehatan di Tanah Papua dan solusi terbaik untuk kesehatan masyarakat Papua terutama berdasarkan pengalaman para praktisi kesehatan di Papua dan Papua Barat berdasarkan pengalaman di wilayah masing-masing, termasuk dalam penanganan pandemik Covid-19,” kata Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP), Jakarta, Dr. Adriana Elisabeth lewat keterangannya, Senin (29/6/2020).
Adriana menuturkan, secara umum, Papua berada dalam tiga kondisi darurat hampir sepanjang waktu. Pertama, penyakit endemik yang ada sebelum virus corona, yaitu malaria, TBC, HIV/AIDS dan kekurangan gizi. Kedua, darurat kesehatan karena wabah Covid-19 sejak ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia secara nasional.
Ketiga, lanjut Adriana konflik berkepanjangan sejak 1960an, terutama konflik bersenjanta khususnya di wilayah pegungungan tengah Provinsi Papua.
“Darurat kesehatan terkait Covid-19 dialami oleh orang Papua terutama yang tinggal di daerah pedalaman, seperti masyarakat di Kabupaten Boven Digul,” tuturnya.
Ia lalu menyinggung transportasi udara yang tidak tersedia secara regular (setiap hari), mengakibatkan salah seorang narasumber webinar ini tidak bisa “hadir”, yakni dokter Aarom Rumainum. Sebab, ia harus melayani tes PCR untuk 1000 orang di pedalaman dan tidak bisa kembali tepat waktu ke Jayapura.
Komunikasi Bersama
Sementara itu, Menurut Bupati Paniai, Kapten Pilot Meki Nawipa, pandemi ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan uang, namun harus ada komunikasi bersama dengan para bupati wilayah adat Meepago (Kabupaten Intan Jaya, Paniai, Deiyai dan Dogiyai).
Sedangkan, menurut Bupati Nawipa, masih ada masyarakat yang kurang paham Covid-19. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan, Kabupaten Nduga, Ibu Innah Gwijangge bahwa masyarakat belum menyadari bahaya Covid-19.
“Mereka beranggapan bahwa orang Papua tidak akan terkena Covid-19, karena mereka kuat, meskipun ada juga yang meyakini bahwa pandemi ini sebagai bentuk kutukan dari Tuhan,” kata Innah.
Pandangan kultural ini, lanjut dia, mungkin menjadi alasan mengapa masyarakat cenderung tidak patuh pada protokol kesehatan. “Usulan perbaikan yang disampaikan adalah memberikan “puskesmas udara” dengan helikopter, karena sulit menjangkau penduduk di daerah pedalaman Nduga melalui jalan darat,” jelas dia.
“Untuk mengatasi masalah kesehatan diperlukan juga kerja sama dengan lembaga gereja dan sekolah-sekolah agar masyarakat semakin paham,” tambahnya.
Selanjutnya, bagi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, dokter Victor Nugrahaputra pandemi bisa menjadi momentum untuk melakukan terobosan bagi penyediaan fasilitas kesehatan yang lebih baik di Papua dan Papua Barat.
Selain juga penting untuk melanjutkan pembangunan Palapa Ring Timur untuk mendukung teknologi kesehatan (telemedicine) untuk menjangkau seluruh Papua.
Penyakit Endemi
Terkait pandemi saat ini, dokter Maria Rumetaray yang akrab dipanggil dokter Mia dari Wamena mengatakan bahwa penyakit yang lebih mengancam orang Papua bukan Covid-19 melainkan penyakit endemi yang telah lama ada di Papua.
“Bagi dokter Mia, untuk membangun SDM Papua yang sehat harus mengatasi penyakit endemik, bukan hanya fokus pada penanganan Covid-19. Hubungan antara pemajuan kesehatan dengan konteks keamanan di Tanah papua adalah pelayanan kesehatan terkendala karena berlangsungnya konflik bersenjata, padahal standar pelayanan minimal (SPM) bagi masyarakat Papua saja belum terpenuhi selama ini,” katanya.
Kemudian dokter Victor Nugrahaputra menambahkan bahwa penyebab kematian terbanyak telah mengalami perubahan terutama disebabkan penyakit katastropik yang berbiaya mahal, seperti stroke, ischemic heart disease, diabetes, TBC, dan cirrhosis. (006)
