BERITABUANA.CO, JAKARTA – Aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, yang meminta dibebaskan dari uang kuliah tunggal (UKT) dinilai masuk akal dan tak berlebihan. Pasalnya, kebijakan dari rektor untuk meringankan beban mahasiswa tetapi tidak terealisasi.
Penilaian ini disampaikan oleh alumni UIN Alauddin Makassar, Abdillah Mustari saat dihubungi wartawan dari Jakarta, Rabu (10/6/2020).
Karena itu, Andillah mengatakan kalau adik-adik mahasiswa demo menuntut UKT turun, itu sangat realistis. Apalagi sebelumnya ada kebijakan rektor untuk meringankan beban mahasiswa, namun tidak terealisasi.
“Saya meminta Rektor UIN Alauddin, Hamdan bisa mewujudkan kebijakan yang berpihak pada mahasiswa terutama karena terdampak pada pendemi virus corona atau Covid-19. Anggaran sudah ada, tetapi tidak tersalurkan, mahasiswa bertanya-tanya, kenapa anggaran sudah ada tetapi mahasiswa tidak merasakan apa yang perlu dirasakan,” katanya.
Sebagai alumni, Abdillah mengingatkan Rektor UIN Alauddin Makassar agar lebih peka terhadap perkembangan kampus, membuat kebijakan untuk kemaslahatan civitas akademika.
“Kebijakan yang dibuat bukan hanya untuk pencitraan,” kata dia sambil menambahkan mahasiswa UIN Alauddin bergerak, karena program yang direncanakan oleh pimpinan kampus diawal bencana pendemi Covid-19, tak satupun memberi dampak pada penggunaan anggaran.
Misalnya lanjut Abdillah, pengadaan masker dan hand sanitizer yang telah dianggarkan hingga miliaran rupiah, sementara kegiatan dalam kampus telah dihentikan, ditambah mekanisme pendistribusian yang tidak jelas. Karena itu sebagai alumni, ia mengaku prihatin dengan perkembangan yang ada di UIN Alauddin Makassar saat ini.
“Pada hal civitas akademika pada awalnya merasa istimewa dengan dilantiknya Hamdan sebagai rektor baru, istimewa karena Hamdan termasuk rektor termuda di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Sayangnya, Rekor Hamdan justru melakukan polarisasi tak lazim dan cenderung melawan regulasi, dalam hal pengangkatan pejabat dalam lingkup UIN Alauddin yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar,” ungkapnya.
Bahkan, rektor telah menciptakan polarisasi baru dan ketidak harmonisan antar warga kampus atau keluarga civitas akademika. Karena itu dia meminta Rektor UIN Alauddin tidak melakukan managemen polarisasi dan tetap pada regulasi dalam pengangkatan pejabat, demikian Abdillah Mustari.
Seperti diketahui, mahasiswa UIN Alauddin Makassar serta seluruh lembaga kemahasiswaan yang ada, menggelar aksi pekan lalu. Aksi ini mengangkat isu Evaluasi Kinerja Rektor UIN Alauddin Makassar dan Bebaskan Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester depan.
Mahasiswa terpaksa melakukan aksi unjuk rasa setelah melihat tidak adanya respons dari pimpinan UIN Alauddin Makassar, selama pandemi virus asal Kota Wuhan, Tiongkok yang mewabah di Tanah Air.
Mereka beralasan, akibat dari situasi pandemi covid-19 telah berdampak ke penurunan pendapatan ekonomi bagi mahasiswa ataupun orang tua mahasiswa. Karena itu seharusnya, perlu perhatian untuk semester depan biaya UKT digratiskan. (Asim)
