BERITABUANA.CO, JAKARTA – Penyegelaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Desember 2020 mendatang, diyakini akan berjalan sukses, meskipun pesta demokrasi lima tahunan ini dilaksakan dalam situasi pandemi virus corona atau Covid-19.
Keyakinan ini disampaikan Direktur Al Mentra Institute, Karman BM saat menjadi narasumber dalam diskusi virtul Webinar Nasional bertajuk “Menghadapi Pencoblosan dan Pungut Hitung Pada Pilkada 2020 di Situasi Covid-19”, Jumat (22/5/2020) kemarin. Webinar ini diinisiasi oleh Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII).
“Saya melihat dan menyimpulkan ada optimisme bahwa Pilkada Serentak 9 Desember 2020 nanti berjalan sukses,” ujar Karman seraya menyebut ada beberapa negara yang sukses menyelenggarakan Pemilu di masa pandemi Covid-19.
Bahkan, tambah mantan Ketua Umum PP GPII itu, pandemi corona tidak menjadi penghalang bagi pemilih negara-negara tersebut untuk menyalurkan hak suara mereka dalam menentukan pimpinan negaranya. Karena itu, kesuksesan Pemilu di beberapa negara tersebut harus dijadikan pelajaran berharga bagi pemerintah dan penyelenggaran Pilkada.
“Ada Korea, Iran, Israel, Australia, dan banyak sekali. Negara-negara yang lain tetap melaksanakan Pemilu, ada yang mengundur tapi juga di tahun yang sama melaksanakan Pemilu dengan catatan bahwa mereka melaksanakan protokol covid 19,” katanya.
Untuk itu, Karman mengatakan agar Pilkada serentak yang akan melibatkan 270 daerah nanti tidak perlu ditunda. Sebab, selain sudah ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020, juga tahapan Pilkada sudah mulai dilaksanakan oleh penyelenggara.
“Pertanyannya di tengah situasi seperti (Covid-19) ini apakah agenda-agenda yang sudah kita canangkan dan rencanakan dari awal apa stag begitu saja, tentu saya pikir tidak demikian. WHO yang menjadi rujukan sudah menyampaikan Covid-19 ini bukan pandemi tapi endemi, sama seperti penyakit lain seperti Aids, bahwa virus ini tidak akan hilang dan kita dituntut hidup bersama. Makanya seperti disampaikan Presiden Jokowi kita mau tidak mau harus berdamai dengan itu. WHO juga menyampaikan Covid-19 ini belum ada vaksinnya,” paparnya.
Hanya saja, peraturan yang sesuai standar protokol kesehatan harus diberlakukan dalam pelaksanaan Pilkada nanti. Misalnya, papar Karman, penyelenggara pilkada, peserta, dan pemilih, harus tetap menjaga kebersihan seperti cuci tangan dan physical distancing.
“Kita ambil pelajaran dari Pemilu Korea, partisipasi pemilihnya meningkat justru dalam suasana pandemi ini,” tambah Karman seraya juga meminta tahapan-tahapan Pilkada terus dilakukan dengan mengukuti aturan pemerintah terkait penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Sebab, menurut dia, tahapan-tahapan Pilkada itu sangat penting dilakukan untuk kesuksesan Pilkada itu sendiri. Seperi tahapan sosialisasi, tahapan yang dilakukan KPU seperti verifikasi dukungan, dan lain-lain, itu harus mulai dijalankan.
“Yang paling penting adalah sosialisasi menumbuhkan partisipasi dan antusiasme masyarakat. Ini jangan sampail Pilkada orang kemudian takut keluar karena kita ragu untuk menentukan Pilkada. Jadi butuh ketegasan pemerintah, DPR, dan Penyelenggara,” tukasnya.
Disebutkan Karman, jika Pilkada kembali diundur hal itu akan menimbulkan masalah baru. Misalnya masalah terkait Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan dijadikan PLT Kepala Daerah yang masa kepemimpinan kepala daerahnya sudah berakhir.
“Jadi harus segera tegas pemerinyah apakah harus dilaksanakan 9 Desember, saya lihat dasar-dasar hukumya juga sudah disiapkan, Perppu Pikada sudah ada, tinggal peraturan KPU disesuaikan dengan tahapan-tahapan yang baru, kemudian tahapan-tahapan yang lain. Mungkin Pilkada ini menjadi energi positif lagi. Jadi orang ikut berani keluar, tidak hanya berdiam diri. Ada kegiatan-kegitan positif melibatkan dengan catatan menjalankan protokol kesehatan,” pungkasnya. (Asim)
