BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo menilai bahwa keputusan menaikkan atau tidak iuran BPJS, merupakan domain pemerintah. Tapi menurut dia, yang menjadi parameter sebenarnya bukan soal naik tidaknya iuran BPJS Kesehatan itu, melainkan bagaimana sistem jaminan sosial dalam hal ini BPJS Kesehatan ini diselamatkan.
“Kalau BPJS Kesehatan ini tidak diselamatkan, efeknya panjang. BPJS Kesehatan adalah badan yang menaungi masalah kesehatan rakyat, sesuai dengan undang-undang. Karena itu, BPJS Kesehatan harus diselamatkan,” tegas Rahmad kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (14/5/2020).
Rahmad mengatakan, pihaknya sebenarnya belum mengetahui secara detail apa latar belakang sehingga pemerintah memutuskan menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
“Saya belum mengetahui apa latar belakangnya, mengingat menimbang seperti itu, kita (komisi IX DPR RI) belum tahu. Tapi yang penting adalah BPJS Kesehatan ini harus diselamatkan. Nah penyelamatan dalam hal ini adalah likuiditas,” katanya.
Menambahkan keterangannya, politisi dari PDI Perjuangan itu juga mengatakan, sebenarnya yang semestinya ditolak adalah kenaikan iuran kelas III. Dikatakan, peserta BPJS Kesehatan kelas I dan kelas II yang sudah cukup mampu itu hendaknya bergotong royong, membantu, mensuport dan mensubsidi untuk peserta kelas III.
“Nah yang kelas III ini memang serba dilematis, meskipun kami pada prinsipnya tidak setuju tapi karena pemerintah sudah mengambil keputusan seperti ini, ya kita hormati. Kan masih ada jeda sekian bulan,” ucapnya.
Ditambahkan Rahmad, seiring dengan kenaikan iuran ini, pelayanan juga harus ditingkatkan. Paling tidak, fasilitas tidak boleh berkurang, justru ditingkatkan.
“Keluhan-keluhan dan birokrasi yang bertele-tele itu harus segera dipangkas,” imbuh Anggota F-PDIP DPR RI Itu seraya mengajak masyarakat untuk kembali menggelorakan semangat gotong-royong menyelamatkan BPJS Kesehatan, semangat gotong royong menyelamatkan kesehatan masyarakat.
Menjawab pertanyaan, legislator asal Boyolali, Jawa Tengah ini mengatakan keyakinannya, keputusan pemerintah menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan yang kini tengah menjadi polemik dimasyarakat, bukan tindakan gegabah yang dilakukan tanpa perhitungan.
“Pemerintah tentu tidak gegabah membuat keputusan. Saya percaya, mereka (pemerintah) menaikkan iuran BPJS Kesehatan sebagai langkah taktis menyelamatkan BPJS Kesehatan itu sendiri. Kita tahu kan saat ini terjadi likuiditas keuangan yang defisit begitu besar ? Jadi saya kira keputusan ini adalah langkah penyelamatan,” jelas Rahmad. (Asim)
