Politisi Muda PKS ini Minta Presiden Jokowi Stop Pencitraan Ditengah Pandemi Covid-19

by
Presiden RI, Joko Widodo.

BERITABUANA.CO, PEKANBARU – Politisi muda Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Syahrul Aidi Maazat menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta jajarannya dipemerintahan tidak siap menghadapi wabah virus corona atau Covid-19. Buktinya, banyak kebijakan yang tidak difikirkan secara matang sehingga tumpang tindih antara satu kementerian dengan kementerian lainnya, sampai tingkat pemerintah daerah sehingga memperparah keadaan.

“Terkesan presiden hanya pencitraan bantuan dan plin plan, sehingga meremehkan keselamatan rakyat. Pemerintahan Jokowi di periode 2 ini, menurut saya, masih saja seperti yang dahulu, yakni lemah dan plin plan,” sebut Syahrul melalui keterangan tertulisnya, Rabu (29/4/2020).

Kebijakan Presiden Jokowi yang lemah ini, menurut Syahrul, terlihat sekali saat wabah Covid-19 melanda negara ini, karena banyak aturan dan kebijakan yang diambil tanpa ada sinkronisasi dengan semua stake holder. Kebijakannya sering berubah-ubah dan banyak menyebabkan berbenturan dan membingungkan daerah dalam bekerja.

“Jadi implementasinya nol, sehingga hanya menjadi Pencitraan Bantuan oleh Presiden dan mengenyampingkan keselamatan rakyat,” kata Anggota Komisi V DPR RI ini sambil menambahkan, setidaknya ada 4 stakeholder yang berkaitan erat dengan penanganan corona ini yaitu Kementrian Keuangan, Kemendagri, Kementerian Desa dan PDTT, Kementerian Sosial, tetapi tidak sinkron semuany sehingga memunculkan konflik sosial di lapisan bawah saat ini.

Hal itu, lanjut Syahrul, dapat ditandai dengan berbagai penolakan yang dilakukan oleh Kepala Desa hingga ketua RT/RW yang tidak berani menjalankan aturan yang telah ditetapkan. Dirinya mengaku mendapat banyak laporan kalau mulai Bupati, Kades hingga Ketua RT atau RW yang tak berani menjalankan beberapa instruksi Pemerintah Pusat.

“Ada yang takut masyarakat kecewa, ada juga yang takut akan kena masalah pasca Covid-19. Akhirnya mereka hanya diam dan menunggu. Akibatnya penanganan Covid-19 makin susah dan korban berjatuhan,” tambahnya lagi.

Karena itu, dia meminta agar pemerintah mengevaluasi cara kerjanya dalam penanganan Covid-19, yakni harus ada sinkronisasi menyeluruh atas semua kebijakan agar jangan sampai ada yang tumpang tindih dan menyulitkan pemerintahan daerah. Sederhanakan alur birokrasinya dan cari cara jitu alur pemutusan mata rantai Covid-19, misalkan saat ini ada pool test algoritma yang dikembangkan oleh anak-anak muda.

“Sesuaikan standar dengan keadaan kekinian. Misalkan saat ini ada BLT dari Kemendes PDTT, maka seharusnya kementerian terima data up to date dari RT/RW jangan pakai data sendiri dari atas dan jangan terkungkung dengan kriteria kemiskinan yang di pakai dalam keadaan normal. Hari ini semua orang terdampak Covid-19 sehingga banyak orang-orang turun kelas, misalkan kelas pekerja terdampak PHK yang dulu middle class lalu terjun bebas menjadi lower class. Jadi pembagian harus adil semua harus dapat,” tegasnya.

Menyinggung soal beleid yang selalu berbenturan dengan prinsip otonomi daerah, Syahrul mengatakan, hal itu membuat pemerintah daerah (Pemda) terkungkung dengan instruksi tidak jelas dari pemerintah pusat. Padahal dengan di beri kewenangan dan kebebasan bertindak maka Pemda bisa segera mengatasi Covid-19

“Sebenarnya penanganan pandemi ini tidak terlalu sulit asalkan arahan dan jalur koordinasinya bagus, dan jangan sampai membuat bingung pemerintahan di daerah dengan beleid. Karena dampak paling besar dalam pemberlakuan PSBB yang kontroversial ini adalah warga di daerah yang di gawangi Pemda sampai jajaran turunannya di tingkat Desa dan RT/RW sebagai Garda Terdepan. Karena segala wanprestasi Presiden dari pencitraanya pasti mereka yang menanggung. So stop pencitraan bantuan Mr.President,” demikian Syahrul l Aidi Maazat. (Kds)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *