BERITABUANA.CO, TANGERANG – Guna mengawal aspirasi daerah sekaligus menyokong program ketahanan pangan dan Makan Bergizi Gratis, DPD RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Rapat Dengar Pendapat Subwilbar II.
Forum strategis yang dipimpin Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas ini membahas akselerasi Program Budidaya Ikan Darat Tematik melalui target pembangunan 40 ribu unit Mini Recirculating Aquaculture System (Mini RAS) di 38 provinsi hingga tahun 2029
Dalam pembukaannya, GKR Hemas menegaskan komitmennya untuk terus mendorong terobosan dalam optimalisasi forum Subwilbar II agar memberikan dampak langsung bagi daerah.
“Sebagaimana saya sampaikan pada rapat-rapat sebelumnya, kita ingin forum Subwilbar II ini terus dioptimalkan melalui berbagai terobosan. Baik itu rapat konsultasi dengan Menko secara bipartit, tripartit dengan melibatkan kepala daerah, maupun kegiatan strategis lainnya,” ucap GKR Hemas saat memimpin Rapat Subwilbar II di Tangerang, Senin (10/8/2026).
Senator asal DI Yogyakarta itu menambahkan RDP kali ini digelar sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPD RI. Forum ini juga bertujuan untuk memperoleh penjelasan komprehensif mengenai kebijakan strategis pemerintah pusat di bidang perikanan budidaya, capaian pelaksanaan program, berbagai tantangan di lapangan, serta langkah-langkah penyelesaiannya.
“Saya berharap Anggota DPD RI dapat menyampaikan secara langsung berbagai aspirasi masyarakat daerah untuk segera ditindaklanjuti, khususnya di sektor perikanan budidaya sebagai salah satu penopang utama ketahanan pangan nasional,” tegas GKR Hemas.
Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi DKI Jakarta Fahira Idris menilai program budidaya ikan darat tematik sangat baik. Ia berharap harus ada penekanan pada rantai pascapanen.
“Keberhasilan program jangan hanya fokus pada lokasi pembudidayaan, tetapi juga prapasar dan pascapanennya. Ke mana hasil panen akan dijual dan bagaimana kepastian harganya? Saya berharap KKP memfokuskan strategi pada aspek pemasaran dan kualitas panen,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat Evi Apita Maya menyoroti pentingnya kejelasan informasi publik terhadap program KKP.
“Memang perlu sosialisasi yang lebih masif dan transparan terkait mekanisme agar masyarakat di daerah dapat mengakses dan menerima manfaat dari program budidaya tersebut secara mudah,” harapnya.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tubagus Haeru Rahayu menjelaskan bahwa ada lima kebijakan utama kementerian dalam menjaga keberlanjutan laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami akan melakukan pengembangan budidaya ikan yang produktif dan berkelanjutan di laut, pesisir, serta darat menjadi prioritas mendesak,” imbuhnya.
Untuk budidaya ikan darat tematik, lanjutnya, KKP mengandalkan skema utama berupa teknologi Mini RAS. Program ini ditargetkan untuk membangun pusat produksi ikan di tingkat pedesaan atau kelurahan guna meningkatkan pasokan konsumsi domestik, mendukung swasembada protein ikan, serta menyokong program Makan Bergizi Gratis.
“Kami menargetkan pembangunan Mini RAS di 38 provinsi hingga tahun 2029 dengan total 40 ribu lokasi. Tanpa dukungan dari legislatif atau DPD RI, kami tidak bisa berjalan sendiri. Sinergi ini sangat krusial agar program dapat terealisasi secara optimal di daerah,” ungkap Tubagus Haeru Rahayu. (Kds)
