BERITABUANA.CO, JAKARTA – Di tengah ancaman ekonomi dan pandemi, pemerintah didorong untuk segera mengeksekusi Program yang pengelolaannya swakelola oleh masyarakat atau Program Padat Karya Tunai (cash for work) tahun 2020. Hal ini disampaikan anggota Komisi V DPR RI Irwan dalam keterangan persnya, Rabu (25/3/2020).
Menurut legislator asal Kalimantan Timur itu, percepatan program padat karya adalah untuk mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat Pandemi Covid-19 atau virus corona yang terjadi sekarang.
“Karena itu perlu percepatan oleh kementerian. Guna mengurangi dampak ekonomi akibat Covid-19,” jelas Irwan seraya mencontohkan, Kementerian PUPR di tahun 2020 telah menganggarkan sebesar Rp 8,64 triliun untuk program padat karya ini.
Anggaran tersebut, sambung Irwan digunakan untuk tujuh program, yakni Pembangunan Jembatan Gantung, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), penataan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas).
“Kalau itu disegerakan, daya beli akan terpelihara bagi masyakarat kecil khususnya,” sergah politisi Partai Demokrat itu lagi.
Irwan melanjutkan, program infrastruktur kerakyatan atau padat karya tunai sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Sebab pembangunan infrastruktur padat karya, selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, juga bertujuan mengurangi ketimpangan dan kesenjangan pembangunan antar wilayah serta ketimpangan taraf hidup masyarakat dari segi penghasilan apalagi dalam kondisi ekonomi bangsa di tengah wabah corona seperti ini,” tutup Irwan. (Kds)
