BERITABUANA.CO, BALI – Virus Corona telah memorak-porandakan pariwisata Indonesia, termasuk Bali di mana wisatawan China telah cukup lama menduduki posisi teratas dalam statistik kunjungan. Jika dilihat dari data secara year-on-year (YoY), penurunan wisatawan di Bali telah mencapai 50 persen. Sementara potensi pemasukan yang hilang telah mencapai Rp 50 miliar per hari.
Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi terpuruknya pariwisata Bali dan 9 destinasi unggulan lainnya.
Pemerintah pusat telah menggelontorkan dana sebesar Rp443,39 miliar untuk penurunan biaya penerbangan di 10 destinasi utama yang berlaku sepanjang Maret hingga Mei 2020.
Pemerintah juga telah menyuntikkan dana sebesar Rp 33 triliun untuk pembebasan pajak hotel dan restoran bagi pengusaha. Namun semangat besar dari pemerintah ini tampak kurang bersambut di Kabupaten Bangli. Di sini wisatawan masih diberatkan oleh sejumlah pungutan dan biaya retribusi yang direstui Pemerintah Kabupaten Bangli berdasar Perbup 37/2019.
Setiap kendaraan yang ingin memasuki kawasan wisata di Kintamani akan dihadang petugas di pinggir jalan raya untuk membayar biaya retribusi sebesar Rp30 ribu. Terhitung sejak 1 Januari 2020, biaya tak lazim yang hanya berlaku di Kabupaten Bangli ini justru dinaikkan menjadi Rp 50 ribu.
Di tengah terpuruknya pariwisata Bali, keputusan Pemkab Bangli ini dinilai tidak sensitif terhadap berkembangnya isu virus Corona yang nyaris mematikan bisnis wisata sejumlah pengusaha kecil dan menengah.
Penilaian ini disampaikan oleh ASITA Bali dan PHRI Bangli dalam dengar pendapat dengan DPRD Bangli pada Senin, 2 Maret 2020. Bupati Bangli juga dinilai tidak pro terhadap perekonomian rakyat yang sangat bergantung pada pariwisata.
Menurut I Ketut Mardjana, Ketua PHRI Bangli, kebijakan stimulus dari pemerintah pusat harus didukung dalam semangat yang sama.
“Kenaikan retribusi ini menurut saya menjadi kontraproduktif dari semangat bersama kita untuk membangkitkan kembali pariwisata,” kata Ketut Mardjana.
” Kami sekarang sedang menunggu respons positif dari Pemkab Bangli agar menunda kenaikan retribusi. Saya yakin pariwisata bisa terbantu jika wisatawan dibebaskan dari sejumlah biaya yang membebani,” ujar Ketut Mardjana yang pernah menjabat sebagai Direktur PT Pos Indonesia.(efp)
