BERITABUANA.CO, JAKARTA – Direktur Eksekutif Cikini Studi, Teddy Mihelde Yamin menganalisa bahwa salah satu penyebab maraknya hoaks, ujaran kebencian, dan ancaman di media sosial (medsos) dalam berbagai momen, ialah ketidakpercayaan publik terhadap Pemerintah. Oleh karena itu, publik lebih memilih menelan informasi via medsos, meskipun kebenarannya kurang bisa diverifikasi.
“Contoh kasus, masuknya coronavirus disease (COVID-19) ke Indonesia, yang akhir-akhir ini menjadi perhatian serius dan pergunjingan publik di media sosial, sebelum Pemerintah bertindak,” kata Teddy dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (6/3/2020).
Meski pun sudah lama kekhawatiran masyarakat terhadp wabah virus tersebut, lanjut Teddy, Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Jokowi akhirnya mengumumkan juga tentang masuknya COVID-19 ke Indonesia, meski agak terlambat.
“Tapi apa lacur, jika beberapa kepala daerah telah mengumumkan hal yang sama? Bahkan lebih dulu…? Bahkan dengan beberapa langkah yang lebih detail,” sebutnya.
Bukankah, menurut analis Cikini Studi itu, masing- masing punya ‘standing position’. Tinggal siapa yang bijak menggunakannya. Sementara Pemerintah Pusat dinilai seolah menyembunyikan fakta yang ada.
Sekarang (pemerintah pusat) kebakaran jenggot sendiri. Dan lucunya, tambah Teddy, kini bergotong royong beberapa menteri dan partai penguasa membela keterlambatan itu dan menyalahkan Pemerintah Daerah yang lebih dulu mengumumkannya.
“Tapi herannya ada juga Kepala Daerah menyusul melakukan hal yang sama. Akhirnya kasus corona siap disajikan ke pentas ke politik. Mestinya lihat tetangga terdekat bagaimana seluruh elemen dilibatkan untuk antisipasi dan mengatasi wabah yang mendunia ini. Sementara di kita, terlihat betul kegagapan itu,” pungkasnya. (Asim)
