BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan ( Kaban Diklat ) Kejaksaan RI Setia Untung Arimuladi menerima kunjungan audiensi dari KPK ( Komisi Pemberatasan Korupsi ) dalam rangka membahas peningkatan Sumber Daya Manusia bagi aparat penegak hukum pada sektor Sumber Daya Alam.
Rombongan yang dipimpin Koordinator Wilayah Pencegahan KPK, Dian Patria tiba di Badiklat langsung diterima Kaban Diklat dan jajarannya di ruang Rapat Bilateral gedung Wira Badan Diklat Kejaksaan RI,Ragunan Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut kedua pihak sepakat membahas peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia disektor Sumber Daya Alam khususnya dalam Kediklatan.
“Kami rapat koordinasi dengan rekan KPK terkait tindak lanjut dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, khususnya dalam kediklatan,” kata Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI, Setia Untung Arimuladi kepada wartawan usai menerima kunjungan rombongan KPK tersebut, Kamis (05/03/2020), di Jakarta,
Untung menambahkan, nantinya kegiatan akan disinergiskan, apakah dilaksanakan di Jakarta atau di daerah. Hal ini terkait dengan kinerja sesama aparat penegakan hukum lainnya, sebagai tindak lanjut MoU antara Jaksa Agung, Ketua KPK dan Kapolri khususnya yang dalam hal peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia.
“Kontennya adalah terkait dengan kejahatan sumber daya alam, sumber daya alam itu banyak contohnya Satwa liar, Karhutla,Illegal fishing,Illegal loging dan lain sebagainya,” kata Untung.
Ditegaskan, kegiatan pertemuan itu penekanannya adalah, dalam rangka mensinergiskan dalam penentuan waktu pelatihan, bentuk modul, materi, jenis kediklatan, pengajar dan tempat pelatihan.
Sementara Kordinator Wilayah Pencegahan KPK Dian Patria mengatakan kedatangannya ke Badiklat Kejaksaan melakukan audiensi dengan Kaban Diklat dan jajarannya terkait dengan tindak lanjut program peningkatan kapasitas penegakan hukum dan PPNS di sektor sumber daya alam.
Dian Patria tegaskan, pihaknya mau bersinergi berkolaborasi dengan Badan Diklat Kejagung untuk membuat pelatihan bersama , penyusunan modul yang disesuaikan dengan kondisi riil saat ini, khususnya sektor sumber daya alam dengan sasaran pelatihan di bertempat di 12 provinsi.
“Tadi kita mendengarkan langsung dari Kaban Diklat, beliau membuka diri siap untuk menindaklanjuti, apa saja model modulnya dan termasuk spesifik kebutuhan pelatihan di Provinsi berbeda, misalnya di Kalimantan dan Papua kita bicara masalah illegal logging,” ujarnya.
Menurut Dian, KPK siap berkoordinasi disetiap provinsi dalam pelatihan terpadu, Pelatihan ini ditargetkan mulai pertengahan tahun ini ( September 2020 –red ) sudah ada pelatihan bersama ini Diklat Terpadu.
”Ya intinya KPK siap, selain menjadi panitia koordinasi untuk perprovinsi, termasuk Widyaswaranya,” ujarnya. Oisa
