BERITABUANA.CO, JAKARTA – Sidang Tahunan MPR kali ini, diharapkan peran MPR sebagai perekat antar Lebaga Negara akan lebih kelihatan. Karena itulah yang pimpinan MPR sekarang ingin dalam ‘perangkat’ sebagai penyambung yang lebih intens dan yang isunya bukan konteks pengawasan atau urusan politik saja.
Haran ini disampaikan Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PPP, Arsul dalam diskusi Empat Pilar bertema “Sidang Tahunan MPR RI: Konvensi Ketatanegaraan Dalam Rangka Laporan Kinerja Lembaga Negara” di Media Center Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2020).
Kalau lembaga negara yang lain, menurut Arsul, ada juga unsur pengawasan oleh DPR, walaupun bukan yang terkait dengan tupoksinya (tugas pokok komisi), tapi terkait dengan penggunaan anggaran.
“Saya kebetulan duduk di Komisi III DPR misalnya, kan saya juga memeriksa melihat, melototi, anggarannya MK, MA bahkan DPD dan MPR, itu dibahas di Komisi III, anggran lembaga itu. Paling banyak lembaga negara itu anggarannya dibahas di Komisi III DPR,” sebutnya.
Tetapi kalau dalam ST MPR, lanjut politisi PPP itu, tidak membicarakan itu, tetap MPR mengawasi tupoksinya MA seperti kekuasaan kehakiman yang mandiri, MK juga demikian, BPK juga tidak bisa diatur-atur oleh DPR maupun MPR, sebagai auditor negara. Tetapi kalau ada forum yang bisa menyambungkan merekatkan, ini cita-cita idealnya.
“Maka ini akan bisa juga nanti, karena kita yang di MPR ini juga anggota DPR kan, juga bisa melihat, misalnya BPK mengeluhkan ini dan sebagainya,” katanya seraya menambahkan bahwa MPR sendiri juga dalam rangka menguatkan fungsi dan perannya, mestinya undang-undangnya ini sendiri. (Kds)
