BERITABUANA.CO, JAKARTA – Sidang Tahunan (ST) MPR RI yang akan degelar pada 14 Agustus 2020 mendatang, diharapkan berdampak pada kesejahteraan rakyat. Kalau tidak, maka harus ada evaluasi agar pemerintah mendengarkan seluruh aspirasi rakyat untuk perbaikan-perbaikan ke depan.
Demikian dikemukakan anggota MPR RI F-PAN, Saleh Partaonan Daulay berbicara dalam diskusi Empat Pilar MPR bertema “Efektivitas Sidang Tahunan MPR RI” bersama anggota MPR RI Fraksi PKS Hj. Kurniasih Mufidayati, dan Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis di Kompleks MPR RI Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2020).
“Kalau hanya mendengar pidato (laporan kerja) oleh Presiden RI, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI, tapi tak ada evaluasi untuk perbaikan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maka tak akan bermanfaat bagi rakyat,” tegas Saleh.
Karena itu dalam ST MPR RI yang terdiri dari laporan kerja terkait pengeloaan negara dalam setahun terakhir ini, kalau monolog, tanpa evaluasi terhadap kinerja pemerintah, MPR RI, DPR RI dan DPD RI maka hanya terkesan lomba pidato.
“Jadi, ST MPR RI itu bisa menjelaskan soal defisit anggaran untuk Covid-19 yang lebih 3 persen, bantuan sosial yang tidak merata akibat data yang tidak beres, anggaran Kemenkes RI yang Rp75 triliun, tapi baru dicairkan Rp25,7 triliun dan sebagainya,” ujarnya.
Apalagi lanjut Saleh Daulay, pidato itu hanya mengacu pada visi dan misi presiden, bukan GBHN. Karena itu, kemudian lahir gagasan untuk menghidupkan kembali garis-garis besar haluan negara, semacam GBHN.
“Dan, untuk GBHN itu perlu amandemen UUD NRI 1945,” pungkasnya. (Kds)
